Hakim AS Sebut Penyadapan Data Ponsel oleh NSA Ilegal

WASHINGTON, SATUHARAPAN.COM - Seorang hakim Amerika Serikat menyampaikan penentangan pertama terhadap pengumpulan catatan besar telepon yang dilakukan Badan Keamanan Nasional AS (National Security Agency/NSA) pada Senin (16/12), memutuskan hal tersebut melanggar privasi warga yang mungkin dapat dianggap inkonstitusional.

Putusan dari Pengadilan Distrik Washington masih ditunda, tetapi jika ditegakkan maka akan melarang badan mata-mata tersebut mengumpulkan metadata catatan jutaan telepon pribadi.

“Saya tidak bisa membayangkan invasi yang lebih besar dan sewenang-wenang dari pengumpulan dan penyimpanan data pribadi yang sangat canggih serta sistematis pada hampir setiap warga sipil,” ujar Hakim Richard Leon.

Leon menyatakan, bapak pendiri Amerika, James Madison, salah seorang penulis dari Konstitusi AS, akan “terkejut” dengan pelanggaran pemerintah terhadap hak privasi warganya.

Dua penggugat, Larry Klayman dan Charles Strange, mengajukan kasus tersebut yang menentang pemerintahan Presiden Barack Obama setelah pembocor Edward Snowden mengungkapkan cakupan penyadapan NSA.

Dokumen tersebut diberikan oleh Snowden kepada surat kabar harian Inggris, The Guardian, yang mengungkap bahwa NSA memaksa raksasa telekomunikasi AS Verizon untuk memberikan metadata telepon kliennya.

Informasi bocor berikutnya dari dokumen rahasia yang diungkap Snowden menunjukkan bahwa penyedia telepon dan Internet lainnya juga memberikan perincian catatan pribadi mengenai klien AS dan asing.

Putusan Leon akan melarang Pemerintah AS untuk melanjutkan peretasan metadata tanpa persetujuan hukum, tetapi dia menolak permintaan untuk segera memberlakukan putusan tersebut.

Sebaliknya kasus tersebut akan dapat menerima banding.

Pemerintahan Obama mengecam pengungkapan dokumen rahasia yang dilakukan Snowden dan menegaskan pengumpulan metadata - waktu, durasi dan tujuan panggilan tetapi bukan konten mereka - tidak inkonstitusional.

Kepala mata-mata AS mengatakan bahwa dengan mengaitkan data telepon dan tersangka teroris, mereka dapat menjaga Amerika tetap aman, tetapi kasus Verizon tidak akan menjadi tantangan hukum terakhir yang dihadapi program tersebut. (Ant/AFP)