Hampir 10 Ribu Izin Pertambangan Dikeluarkan Rezim Reformasi

Chalid Muhammad (kiri) dari Intistut Hijau Indonesia (IHI) dan Direktur Eksekutif HuMa Andiko. (Foto: Ignatius Dwiana)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Soeharto selama berkuasa 32 tahun hanya mengeluarkan ijin pertambangan 1000 lebih. Itu termasuk yang dikeluarkan daerah. Sementara Rezim Reformasi “yang kami berharap bisa melakukan koreksi, ternyata perizinan yang dikeluarkan untuk pertambangan saja itu hampir 10 ribu izin dalam 13 tahun.” Hal ini dikatakan Chalid Muhammad dalam konferensi pers Perkumpulan HuMa ‘Menyambut Pemilu 2014: Pembangunan Rendah Karbon Berbasis Hak sebagai Masa Depan Indonesia’ di Jakarta pada Kamis (6/3).

Perizinan yang dikeluarkan itu menurut Chalid belum termasuk perizinan perkebunan dan perizinan tumpang tindih yang dikeluarkan.

Banyaknya perizinan yang dikeluarkan Rezim Reformasi menunjukkan fakta perizinan diobral besar-besaran. “Perijinan terus dilakukan secara obral. Jual murah, jual cepat, jual habis.” kata Chalid aktifis lingkungan dari Intistut Hijau Indonesia (IHI).

Obral perizinan ini mengakibatkan bencana ekologis.

“Dalam bencana ekologis berkali-kali kita katakan satu, hentikan obral perijinan.”

Walau ada upaya pemulihan lingkungan tetapi tidak dilakukan sistematis.

“Mari kita lihat, Presiden canangkan Menanam 1 Milyar Pohon. Satu milyar pohon yang ditanam, berapa banyak yang ditebang? Laju kerusakan hutan kita masih di atas ratusan ribu hektar per tahun. Artinya kalau satu hektar itu lebih dari satu milyar pohon, kita akan kehilangan pohon. Hal ini tidak berbanding lurus antara upaya menanam dengan upaya menebang. Tingkat kerentanan bukan berkurang tetapi meningkat,” kata Chalid.

Chalid Muhammad menyebutkan sebagian besar nama calon presiden yang beredar tidak punya komitmen kuat untuk mencegah bencana ekologis.

“Apalagi mereka yang berasal dari pengusaha-pengusaha yang eksploitatif. Kalau bisa mereka akan menambang terus, berkebun terus. Atau mereka yang disokong perusahaan-perusahaan besar pendanaannya. Cukup jelas kalau mereka disokong maka mereka akan balas budi dalam bentuk konsesi,” kata dia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja