WALHI: Isu Lingkungan Hidup Bukan Agenda Utama Politik Caleg

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), mengadakan dialog publik dan launching indeks kualitas calon anggota legislatif (caleg) DPR-RI dalam peranannya terhadap krisis lingkungan hidup yang makin memprihatinkan, ditandai dengan ekologis dan menurunnya daya dukung lingkungan hidup.

Menurut Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Abednego Tarigan mengatakan, banyak caleg dari berbagai partai memandang isu lingkungan hidup bukan menjadi agenda politik utama, dari aspek integritas caleg masih dipertanyakan. Terutama sebagian besar caleg incumbent yang tidak memiliki komitmen terhadap lingkungan hidup, dan persoalan rakyat lainnya.

"Di tengah bencana ekologis yang meningkat dan menyusutnya sumber daya alam (SDM) secara cepat, temuan studi WALHI menujukkan isu lingkungan hidup masih marjinal, serta kuatnya kepentingan pemodal melalui caleg. Bisa mengancam kemampuan pemerintah ke depan dalam menjawab permasalahan lingkungan hidup termasuk menjawab tatangan krisis global seperti perubahan iklim," katanya di Walhi, Jalan Tegal, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (6/3).

Lanjut Abed mengukapkan, DPR RI Komisi VII respon terhadap bencana yang terjadi beberapa waktu terakhir ini sangat lambat, betul bila orientasi DPR di penganggaran, leglislasi, dan pengawasan. Padahal, lanjutnya, tiga instrumen itu bisa dipakai untuk mendesak pemerintah melakukan sesuatu.

"Respons bencana dari Komisi VII masih sangat lambat ditambah masalah asap di Riau, bagi kami ini kejahatan, lalu apa yang dilakukan anggota DPR, serta banjir bandang di Manado, dan itu sudah bisa dipastikan ada salah kelolah. Mulai dari isu-isu SDM di Komisi II, kemudian secara sektoral Komisi VI. Kesemuanya tidak ada kemajuan yang terjadi, malah tingkat bencana semakin tinggi serta jauh dari harapan," Abed menegaskan.

Dia menambahkan, politik kepentingan di DPR sangat luar biasa. DPR bukan lagi bicara soal pertarungan ide tetapi DPR hanya bicara pertarungan kepentingan. "Kepentingan pemilik modal terutama di komisi-komisi yang memang berkaitan dengan SDM, di Komisi VII, Komisi II, dan Komisi VI. Hampir semua kebijakannya itu menyerempet dengan pembangunan, dan lebih pada ekspasi modal," Abed menambahkan.

Memang, katanya, partai mempunyai kepentingan sehingga tidak menempatkan secara cakap orang-orang sesuai dengan kapasitas dalam pengetahuan tetang lingkungan hidup. Tetapi itu merupakan, tanggung jawab partai menyiapkan caleg yang nanti akan duduk di komisi-komisi itu. "Kepemimpinan, integritas, komitmen dan pemahaman terhadap isu lingkungan hidup yang seharusnya menjadi pemahaman dari para caleg. Ini yang harusnya dipersiapkan partai politik ke depan," pungkasnya.

Editor : Bayu Probo