Hamzah Haz Ingin Pemerintah Kembangkan UKM untuk Genjot Pajak

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Wakil Presiden RI periode 2001-2004, Hamzah Haz, menginginkan pemerintah bisa lebih mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang juga bisa bermanfaat untuk meningkatkan pengelolaan pajak kepada negara.

"Ukuran suatu bank berhasil seharusnya dari cara mereka membina dan mengembangkan UKM," kata dia kepada Antara di Jakarta, Selasa (11/8).

Menurut Hamzah, berbagai pihak seharusnya tidak hanya berkutat kepada hal makro saja, seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, tingkat suku bunga dan pergerakan kurs rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS).

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Oktober-November 1999 itu juga menginginkan agar aspek mikro seperti UKM juga disorot karena mampu menyerap tenaga kerja hingga 30-40 juta orang.

"Jadikan (pengusaha UKM) itu sebagai tax payer (pembayar pajak)," ujar dia.

Menteri Negara Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal periode 1998-1999 tersebut juga mengemukakan, tidak masalah bila UKM hanya membayar pajak sekitar 100 ribu per tahun tetapi yang lebih penting adalah mereka menjadi pembayar pajak.

Lagipula, lanjut Ketua Umum DPP PPP 1998-2007 itu juga mengingatkan bahwa rasio pajak Indonesia masih rendah, yaitu sekitar 12 persen.

"Penerimaan negara kita deret hitung, pengeluaran negara kita deret ukur, jadinya selalu defisit sehingga kita terpaksa mengutang. Itulah yang menyebabkan tax ratio kita rendah," ujar Hamzah.

Tokoh bangsa kelahiran Ketapang, Kalbar, 15 Februari 1940 tersebut menyatakan, pembangunan di Tanah Air dapat berjalan dengan optimal bila rasio pajak paling tidak mencapai 20 persen.

Wilayah yang besar juga merupakan potensi karena mengandung beragam sumber daya alam yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi seluruh Indonesia.

"Tinggal bagaimana sekarang pendidikan kita bisa mengelola sumber daya yang sesuai dengan kondisi alam kita," ujar Hamzah.

Editor : Eben E. Siadari