Harga Daging Sapi Melonjak, Tol Laut Dipertanyakan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Edhy Prabowo, mempertanyakan sistem distribusi sapi lokal yang dilakukan oleh Pemerintah. Dia pun menyebut konsep tol laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo hanya sekadar wacana untuk pencitraan semata.

“Sistem distribusi soal sapi lokal oleh Pemerintah harus diperbaiki. Tol laut sampai saat ini belum berjalan, belum ada tol laut, itu cuman sekedar opini, hanya sekadar wacana untuk pencitraan,” kata Edhy saat ditemui di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8).

Menurut dia, ada kesan pembiaran yang dilakukan Pemerintah dalam melonjaknya harga daging sapi saat ini, yakni agar sapi lokal tidak bisa dijual.

Edhy melanjutkan, seharusnya Pemerintah turun tangan dan memudahkan sapi lokal masuk ke Jakarta. “Buktikan dong, kalau benar dalam waktu dekat sapi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) bisa ke Jakarta lewat kapal laut berhenti di Pelabuhan Tanjung Priok atau Pelabuhan Cirebon, kalau tidak begini kasihan peternak yang sudah ada,” ucap dia.

Berhenti Tuduh Mafia

Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron meminta Pemerintah berhenti menuduh keberadaan mafia dibalik melonjaknya harga daging sapi yang terjadi saat ini. Sebaiknya Pemerintah segera mengambil sikap dengan menangkap pelaku, bila mengetahui ada sosok bermain dengan masalah pangan rakyat.

"Tangkap saja jika ada yang bermain-main dengan pangan rakyat, karena Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sudah memberikan kewenangan untuk menghukum pelakunya," ujar dia.

Menurut dia, seluruh kebijakan terkait daging sepenuhnya ada di tangan Pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah harus serius dalam menangani permasalahan yang saat ini terjadi, lewat Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

Dua kementerian tersebut, Herman melanjutkan, harus membenahi manajemen persediaan, distribusi, hingga tata niaga daging sapi. Sebab, melonjaknya harga daging sapi diiringi penurunan daya beli masyarakat dan menyebabkan para pedagang daging sapi mogok bekerja. "Wajar mereka mengeluh dan bahkan mogok berjualan," kata dia.

Menurut dia, sebagai negara kepulauan, Indonesia harus memiliki pola, sarana dan prasarana, dalam melaksanakan proses distribusi sehingga efektif dan efisien. "Sebaiknya arah kebijakan pencapaian swasembada pangan yang pernah dicanangkan pada Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilanjutkan, tentunya dengan penyempurnaan. Karena potensi dan anggarannya ada, tinggal kesungguhan pemerintah kembali kepada komitmen dan arah kebijakan pangan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, yaitu mencapai kedaulatan, kemandirian, ketahanan, dan keamanan pangan," kata Herman.

Editor : Bayu Probo