Belanja Pegawai Lebih 20 Persen, DKI Disentil Kemendagri

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima sentilan tajam dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Reydonnyzar Moenek, perihal besarnya nilai anggaran yang digelontorkan untuk belanja pegawai. 

Kemendagri mengatakan, besarnya belanja pegawai DKI pada APBD 2015 mencapai 24 persen dari total anggaran. Belanja pegawai sesuai arahan Kemendagri seharusnya bisa ditekan dan dialihkan ke belanja anggaran prioritas lainnya, seperti untuk dana kesehatan maupun untuk pembebasan lahan. 

Menanggapi sentilan dari Kemendagri, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), memaparkan alasannya menggaji pegawai dengan besaran nilai rupiah yang fantastis. Selain untuk mengantisipasi tindak korupsi dengan upaya peningkatan kesejahteraan, Ahok juga memilih menyalurkan belanja daerah untuk menyerap tenaga kerja harian, seperti Pekerja Prasarana Sarana Umum (PPSU). 

"Saya lebih ikhlas kasih gaji orang kecil yang kerja daripada kasih kontraktor ngangkut yang ngeruk sungai saja habisnya Rp 1,2 triliun. Padahal sampahnya sama. Sungai-sungai di Jakarta penuh juga sampahnya," ujar Ahok di Balai Klta DKI, Jakarta Pusat, Selasa (11/8). 

Sementara, perihal gaji pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup DKI yang nilainya jauh melampai PNS pusat, Ahok mengaku tak menyetujuinya. Besar kecilnya konversi nilai pegawai menurut Bupati Belitung Timur itu bersifat relatif, tergantung pada jabatannya. 

"Saya bilang kalau pejabat ngajak bicara gaji, saya tantang balik mereka untuk pembuktian harta dan LHKPN, sama berapa besar pajak yang kamu bayar," ujar Ahok. 

Selain itu, kekhawatiran minimnya pendapatan daerah yang dicapai bila anggaran prioritas digunakan untuk belanja pegawai pun ditampiknya. Bila dihitung dari pendapatan pajak, pendapatan asli daerah (PAD) akan maksimal bila pemerintah berhasil menggandeng warganya untuk taat menjadi wajib pajak. 

"Makanya saya bilang ke Ditjen Pajak. Mau nambah perolehan pajak itu gampang. Cek saja siapa pegawai yang beli apartemen rumah, tanah mobil. Dicek saja NPWP-nya berapa. Kalo enggak ada NPWP kasih aja NPWP," kata Ahok. 

"Kalau sudah ada NPWP pantau saja dia bayarnya berapa. Banyak oknum pejabat bisa beli rumah, tanah, tapi nggak bayar pajak. Jadi Gaji PNS DKI menurut saya masih wajar," Ahok menambahkan. 

Editor : Bayu Probo