Harga Ikan Cakalang Segar Masih Mahal di Ambon

AMBON, SATUHARAPAN.COM - Harga ikan cakalang segar yang ditawarkan para pedagang di lokasi pasar tradisional Kota Ambon hingga memasuki akhir Oktober 2019 masih mahal.

Hasil pemantauan di pasar ikan Arumbai, kawasan pasar Mardika, maupun di lokasi pasar Batumerah, Jumat (25/10), para pedagang menawarkan harga ikan cakalang segar cukup mahal dan bervariasi mulai dari Rp60.0000 hingga Rp120.000/ekor tergantung ukuran.

Adapun harga ikan karang jenis garopa dan kerapu Rp50.000 hingga Rp75.000/tumpuk (enam hingga delapan ekor kecil), bubara Rp75.000/ekor, cumi Rp10.000/delapan ekor, udang Rp50.000/tumpuk kecil, ikan momar dan kawalinya Rp20.000/enam ekor.

"Harga ikan cakalang segar masih mahal, karena memang stok menipis, arus pemasokan dari desa-desa nelayan selama ini berkurang, itu pun dibawa oleh istri-istri nelayan yang masuk pasar dan berjualan sendiri, kecuali jenis ikan sembung seperti momar, kawalinya dan lolosi selalu saja terlihat dipasar," kata Umar, penadah di pasar Arumbai.

Menurut dia, banyak ibu-ibu ke pasar ikan membeli ikan momar dan kawalinya segar, karena memang ikan jenis ini selalu dipasok ke pasar pada pagi hari.

"Warga Kota Ambon selalu menggemari ikan cakalang segar, mereka kurang senang makan ikan cakalang beku, sehingga ramai-ramai beli ikan momar atau kawalinya maupun beberapa jenis ikan karang lainnya," katanya.

Mahalnya ikan cakalang tidak terpengaruh pada harga telur, maupun harga daging ayam beku maupun daging ayam kampung dan ayam ras segar.

Hasil pantauan harga telur ayam rata-rata Rp1.500 hingga Rp1.600/butir tergantung ukuran, dan telur ayam kampung Rp2.500 hingga Rp3.000/butir.

Sedangkan harga daging ayam beku hingga kini masih tetap dipatok Rp32.000/Kg, daging ayam kampung Rp70.000 hingga Rp80.000/ekor tergantung ukuran, sama dengan daging ayam ras segar yang dipatok bervariasi mulai dari Rp55.000 hingga Rp65.000/ekor tergantung ukuran, dan daging sapi segar Rp100.000/Kg.

Optimalkan Pengelolaan Tiga WWP

Sementara itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengharapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo  mengoptimalkan pengelolaan tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

"Rasanya tiga WPP itu harus dioptimalkan pengelolaannya agar menjadi bagian menggerakkan ekonomi daerah di Indonesia timur, terutama Maluku," kata Plt Kepala Bappeda Maluku Djalaluddin Salampessy di Ambon, Kamis (24/10).

WPP Laut Seram mencapai 578.000 ton per tahun dengan wilayah tangkapan, Airbuaya, Namlea,Taniwel, Wahai dan Bula.

WWP Laut Banda, mencapai 248.400 ton per tahun dengan wilayah tangkapan Ambon, Leksula, Piru, Banda, Geser, Tual, Wonreli dan Ilwaki.

WPP Laut Arafura, mencapai 792.100 ton per tahun dengan wilayah tangkapan, Dobo, Aru, Elat dan Saumlaki.

Potensi sumber daya air tawar di Maluku pun memiliki luas area budidaya mencapai 36.251 hektare, terdiri dari kolam 7.600 hektare, sungai 3.750 hektare, situ/rawa/embung 262,5 hektare, waduk 27,5 hektare, danau 60 hektare.

Sedangkan, potensi areal budidaya air payau di Maluku mencapai 191.450 hektare. Komoditi ekonomis yang dapat dikembangkan adalah udang windu dan bandeng, tersebar di pulau Seram dan pulau Buru.

Karena itu, menurut Djalaluddin, seharusnya pemerintah pusat melalui KKP mewujudkan Maluku menjadi Lumbung Ikan Nasional (LIN) atau pusat potensi pangan industri perikanan, termasuk turunannya.

"Arahnya mengoptimalkan pengelolaan pariwisata, memanfaatkan laut dalam sebagai lokasi penelitian dan pusat perekonomian perikanan di Indonesia timur," ujarnya.

Dia menilai pemerintah pusat, terutama Menteri KKP yang baru bisa merealisasikan harapan Pemprov Maluku untuk mengoptimalkan pengelolaan tiga WWP dan mewujudkan LIN agar bisa mengatasi tingginya angka kemiskinan maupun pengangguran di daerah ini.

"Kami (Maluku) sebenarnya memiliki aneka potensi sumber daya alam (SDA) melimpah dan bernilai ekonomis, namun belum dikelola optimal sehingga provinsi ini masih tercatat nomor tiga termiskin di Indonesia" tandas Djajaluddin.

Catatan Antara, pengelolaan laut Maluku telah disetujui pemerintah pusat melalui KKP masuk program strategis nasional periode 2018–2020.

Hal itu disetujui dalam Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet dipimpin Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 21 Februari 2017.

Bahkan, KKP melalui Menterinya, Susi Pudjiastuti telah menyetujui mengalokasikan dana Rp1,8 triliun untuk tahun anggaran 2018.

Maluku dicanangkan sebagai LIN oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat penyelenggaraan Sail Banda di Ambon pada 2010. (Ant)