Hasil Pemeriksaan BPK, Basuki Klaim Laporan Keuangan DKI Bagus

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengklaim pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2013 tidak ada masalah, dan menurut dia sudah cukup transparan meskipun masih ditemukan penyimpangan anggaran di sana-sini.

“Ini bagus, sekarang BPK juga kerja dengan lebih baik. Tujuannya apa? Supaya mengetahui, anak buah anda nyolong atau tidak. Jadi ketika atasan sudah beri instruksinya jelas, lalu diaudit ketemu kecurangan, berarti tidak ada masalah kok. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan mereka dulu, kita akan lakukan perbaikan,” ujar Basuki di Balai Kota, Senin (23/6). 

Basuki menjelaskan bahwa Pemprov DKI juga sudah menghubungkan semua laporan keuangan dengan cash management system (CMS) di Bank DKI. Dengan sistem tersebut, BPK bisa secara langsung mengetahui transaksi keuangan di DKI.

“Jadi ini bagus. Makanya kepada BPK saya bilang, 'Anda harus lebih kejam lagi, lebih keras lagi, supaya ketahuan semua borok-boroknya di DKI'. Saya juga akan stafkan mereka kalau terus main dan tidak mau berubah,” ujar dia.

Basuki berpendapat BPK harus lebih ketat dan lebih terperinci. Waktu BPK membuat temuan bahwa Dinas PU itu mengambil satu persen dari setiap proyek, karena dinas tersebut memang selalu memberikan insentif kepada karyawannya di setiap proyek yang sedang dikerjakan.

“Tapi semuanya sudah dikembalikan, saya sudah terima suratnya. Nah BPK menganggap ini adalah temuan baru, harusnya tidak boleh karena itu sudah dari dulu,” ucap Basuki.

Seperti diberitakan sebelumnya oleh tempo.co, temuan BPK dalam pemeriksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 menunjukkan ada 86 proyek yang ganjil sehingga berpotensi merugikan daerah dengan nilai total Rp 1,54 triliun.

Temuan itu berindikasi kerugian daerah Rp 85,36 miliar, potensi kerugian daerah Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp 95,01 miliar, dan 3E (tidak efektif, efisien, dan ekonomis) alias pemborosan Rp 23,13 miliar. Temuan-temuan yang mencolok pada era Gubernu, Joko Widodo dan Wakil Gubernur, Basuki Tjahaja Purnama itu terdapat di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan, dan Dinas Perhubungan.

Keganjilan di Dinas Pekerjaan Umum karena adanya pencairan uang persediaan pada akhir 2013 sebesar Rp 110,04 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 104,62 miliar ditransfer ke rekening kepala seksi kecamatan, suku dinas, dan kepala bidang pemeliharaan jalan. Dari hasil uji lapangan, ditemukan belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban Rp 2,24 miliar. Ada pula indikasi kerugian Rp 4,49 miliar akibat proyek pembangunan jalan kampung yang volumenya kurang dan tidak sesuai spesifikasi teknis.

Program Kampung Deret juga dinilai tak optimal karena tidak mencapai target. Dari anggaran Rp 214 miliar, hanya terealisasi Rp 199 miliar hingga 30 Mei 2014 atau 93,12 persen dari target. Selain itu, banyak juga rumah deret yang berdiri di atas tanah negara, di lokasi drainase, dan garis dekat sungai.

Temuan di Dinas Pendidikan meliputi penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) ganda kepada 9.006 penerima senilai Rp 13,34 miliar. Selain itu, hasil audit dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di sampel sebelas sekolah negeri menunjukkan indikasi kerugian Rp 8,29 miliar. Padahal, total anggaran BOP untuk sekolah negeri mencapai Rp 1,57 triliun.

BOP untuk sekolah swasta juga terindikasi merugikan daerah Rp 2,19 miliar karena ada manipulasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan ada sekolah yang mendapat BOP walaupun tidak meminta bantuan dana.

Program pengadaan bus Transjakarta dan bus sedang di Dinas Perhubungan dinilai tidak sepenuhnya sesuai ketentuan dan diragukan kewajaran harganya senilai Rp 118,40 miliar dan Rp 43,87 miliar.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja