Hentikan Penyalagunaan Petisi, China Reformasi Sistem Penilaian Pejabat

BEIJING, SATUHARAPAN.COM - China memisahkan penilaian kinerja pejabat lokal dari jumlah keluhan terhadap mereka sehingga mereka membahas sejumlah isu ketimbang menahan pengadu, kata laporan, memicu pujian di media pemerintah, Selasa (12/11).

Selama beberapa abad China mampu menggunakan sebuah sistem yang dikenal sebagai petisi untuk membawa keluhan masyarakat setempat yang belum terselesaikan ke badan pemerintah yang lebih tinggi, sebuah hak yang berlangsung pada era Komunis.

Namun banyak pemerintah lokal, mengkhawatirkan nilai rendah karena adanya keluhan dalam jumlah besar, akhirnya mengerahkan sumber daya untuk mencegat pemohon petisi dan menahan mereka dalam “penjara hitam” secara tidak resmi.

“Tempat-tempat yang tidak dirangking berdasarkan jumlah petisi akan mengurangi tekanan yang dihadapi para pejabat saat menangani mereka,” kata sebuah komentar di Global Times.

“Mereka dapat mengalihkan fokus mereka dari ‘jumlah’ dan ‘kinerja politik’ untuk sungguh-sungguh memecahkan masalah nyata rakyat. Sistem petisi itu “semakin dianggap sebagai sebuah sumber ketidakpuasan,” seperti yang diakuinya.

Pemerintah mulai membangun kebijakan baru tesebut setelah pemimpin saat ini mengambil kemudi partai Komunis pada November tahun lalu, seperti yang dilansir Beijing News, Senin (11/11).

“Penghapusan ranking telah mengurangi tekanan pada pekerjaan,” seperti yang dikutip dari wakil kepala dari kantor petisi sebuah provinsi yang tidak menyebutkan identitasnya. (AFP)