Hizbullah Dituduh Bekerja untuk Iran, Bukan Lebanon

BRUSSELLS, SATUHARAPAN.COM-Anggota Parlemen Uni Eropa yang berpengaruh mengatakan bahwa mereka akan mendukung upaya Amerika Serikat untuk membujuk Uni Eropa melarang Hizbullah dan memasukkannya sebagai kelompok teroris. Hal itu terjadi sehari setelah organisasi itu memperkuat peran mereka dalam membentuk pemerintah baru Lebanon.

Dua diplomat senior  AS, Richard Grenell, duta besar untuk Jerman, dan Gordon Sondland, duta besar AS untuk Uni Eropa, bertemu dengan anggota parlemen Jerman di Brussels pada hari Rabu (23/1) untukmembahas usulan itu.

Grenell mengatakan, Hizbullah bekerja untuk rezim Iran dan bukan untuk kepentingan rakyat Lebanon, kata seorang diplomat senior Amerika Serikat, ketika ia mendesak negara-negara Eropa untuk memberlakukan larangan langsung pada kelompok itu.

Grenell mengajukan permohonan itu ketika Lebanon baru saja membentuk pemerintahan baru yang terdiri dari menteri-menteri yang dicalonkan oleh kelompok militan itu, organisasi yang didukung oleh Iran dan sekutunya.

Uni Eropa mencantumkan sayap militer Hizbullah sebagai kelompok teroris terlarang, tetapi belum menerapkan itu kepada sayap politiknya, yang telah menjadi bagian dari pemerintah Lebanon dalam beberapa tahun terakhir.

"Uni Eropa dengan demikian mempertahankan perbedaan artifisial antara 'sayap politik' dan 'sayap militer' Hizbullah, sebuah divisi yang tidak dikenali oleh kelompok teror itu sendiri," kata Grenell dalam sebuah artikel opini yang diterbitkan oleh Politico.

"Uni Eropa menyatakan niat untuk menciptakan perbedaan palsu ini adalah untuk menjaga saluran terbuka dengan Hizbullah dan perwakilannya di pemerintah Lebanon," tambahnya.

"Penunjukan Hizbullah di seluruh Uni Eropa diperlukan untuk menolak jaringan rekrutmen dan penggalangan dana besar Eropa yang diperlukan untuk bertahan hidup."

Parlemen Jerman bulan lalu meminta pemerintah untuk melarang kegiatan Hizbullah dan agar kelompok itu dimasukkan dalam daftar teroris Uni Eropa.

Seluruh organisasi Hizbullah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh AS, Inggris, Kanada, Belanda, Arab Saudi dan negara-negara Teluk.

Dukungan pada Suriah

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, pekan lalu meminta "semua negara" untuk mengklasifikasikan Hizbullah sebagai teroris setelah Inggris mengatakan telah menambahkan seluruh gerakan ini ke daftar hitam terorisme dan membekukan semua asetnya.

"Menunjuk Hizbullah sebagai organisasi teroris tidak membahayakan hubungan AS dengan Lebanon, tetapi hal itu memberdayakan AS untuk mengganggu jaringan kriminal internasional yang membantu mendanai dukungan Hizbullah untuk rezim (Bashar) al-Assad (Presiden Suriah) dan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran," kata dia.

Peran besar Hizbullah dalam pembentukan pemerintahan baru Lebanon di bawah Perdana Menteri Hassan Diab diperkirakan akan meningkatkan kekhawatiran tentang skala pengaruh kelompok itu yang mengendalikan negara. Kabinet yang dibentuk di bawah Perdana Menteri Hassan Diab menghadapi protes massa dan krisis ekonomi yang mengerikan.

Grenell mengatakan negara-negara Uni Eropa berjuang untuk mencapai konsensus tentang "legitimasi terhadap Hizbullah karena peran politiknya di Lebanon."

Washington "tegas dalam upayanya untuk menghentikan penyebaran teror Hizbullah, tetapi kami tidak dapat menahan ancaman itu sendiri," katanya.

Tanggapan Eropa

David McAllister, Anggota Parlemen Jerman yang mengetuai komite urusan luar negeri, dan Michael Gahler, seorang Jerman terkemuka dalam komite, dikutip Politoco, mengatakan setelah pertemuan bahwa mereka akan mendukung resolusi yang menyerukan Uni Eropa untuk melarang Hizbullah, tetapi mereka menekankan bahwa itu akan terjadi hingga kelompok politik utama parlemen mengajukan resolusi.

"Kami akan mencoba menyusun sesuatu yang mendapat dukungan yang cukup," kata Gahler. Baik Gahler dan McAllister adalah anggota partai Uni Demokratik Kristen Jerman, pimpinan Kanselir Angela Merkel.

Editor : Sabar Subekti