Hizbullah Kritik Prancis Seolah sebagai Jaksa dan Penguasa Lebanon

BEIRUT, SATUHARAPAN.COM-Pemimpin Hizbullah Lebanon yang didukung Iran mengecam Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dan mengatakan telah bertindak sebagai "jaksa penuntut umum" dan "penguasa Lebanon."

"Kami menyambut Presiden Macron dan prakarsa Prancis, tetapi tidak atas dasar dia bertindak sebagai jaksa penuntut umum, hakim... dan penguasa Lebanon," kata Hassan Nasrallah dalam pidato yang disiarkan televisi, hari Selasa (29/9) dikutip Al Arabiya. Komentarnya disampaikan beberapa hari setelah Presiden Prancis menuduh seluruh elite penguasa di Beirut terlibat korupsi dan pengkhianatan.

Setelah ledakan pada 4 Agustus di Beirut, Lebanon terperosok lebih jauh ke dalam bencana ekonomi, keuangan, dan sosial. Negara ini telah memiliki salah satu rasio utang terhadap PDB tertinggi di dunia dan menderita korupsi, klientelisme, dan sektarianisme selama beberapa dekade.

Rakyat Lebanon turun ke jalan pada Oktober lalu dalam protes anti pemerintah terbesar sejak 2005 ketika lebih dari satu juta pengunjuk rasa menuju ke Beirut untuk menuntut penarikan pasukan Suriah dari negara itu.

Adib Kembali Jadi Dubes di Jerman

Prancis memelopori upaya untuk membantu memperbaiki ekonomi Lebanon, tetapi upayanya mendapat pukulan telak setelah Perdana Menteri yang ditunjuk, Mustapha Adib, mengundurkan diri akhir pekan lalu.

Adib, yang kini telah kembali ke jabatannya sebagai duta besar Lebanon untuk Jerman, tidak dapat membentuk pemerintahan para ahli yang independen, yang menurutnya adalah syaratnya untuk memimpin kabinet baru.

Hizbullah dan sekutu Syiahnya, Gerakan Amal, menolak untuk mengalah ketika partai politik lainnya setuju untuk merotasi apa yang disebut kementerian berdaulat. Dua kelompok Syiah itu bersikukuh untuk mempertahankan Kementerian Keuangan, yang menterinya harus menandatangani hampir semua keputusan penting. Meskipun konstitusi Lebanon menyerukan penghapusan sektarianisme, pemerintah negara itu terbagi di antara sekte agama.

Nasrallah mengecam Macron karena "menggeneralisasi" seluruh kelas politik dan mengatakan Hizbullah menolak dikaitkan dengan korupsi.

Kelompok itu telah lama dituduh menyelundupkan senjata dan barang melalui pelabuhan dan bandar udara Beirut, dan perbatasannya dengan Suriah. AS baru-baru ini memberi sanksi kepada dua mantan menteri Lebanon karena memberikan dukungan kepada Hizbullah, termasuk memberikan kontrak kepada perusahaan yang terkait dengan pemerintah Hizbullah.

"Kami masih menyambut inisiatif Prancis dan siap untuk berdialog, tetapi pendekatan yang sama yang digunakan bulan lalu tidak akan membuahkan hasil," kata Nasrallah, menuduh Macron bersikap arogan dalam konferensi pers hari Minggu.

Editor : Sabar Subekti