Hotma Sitompoel Diperiksa KPK Terkait Kasus E-KTP

Pengacara Hotma Sitompoel memberikan keterangan kepada awak media usai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (29/11). Hotma Sitompoel yang merupakan tim kuasa hukum Kementerian Dalam Negeri diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Pengelola Informasi Kependudukan Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan E-KTP di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012. (Foto-foto: Dedy Istanto)

Para awak media berusaha bertanya kepada pengacara Hotma Sitompoel usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP berbasis elektronik di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012.

Hotma Sitompoel memberikan keterangan kepada awak media usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih enam jam di gedung KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan E-KTP di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012.

Hotma Sitompoel keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP berbasis elektronik di Kementerian Dalam Negeri dengan tersangka Sugiharto.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pengacara Hotma Sitompoel diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, hari Selasa (29/11) terkait kasus Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

“Diperiksa sebagai saksi, karena tim kami adalah tim kuasa hukum dari Kementerian Dalam Negeri jadi dimintai keterangan terkait dengan kasus E-KTP,” kata Hotma usai menjalani pemeriksaan.

Hotma Sitompoel diperiksa sebagai saksi dalam kasus proyek pengadaan dan penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik secara nasional untuk tersangka mantan Direktur Pengelola Informasi Kependudukan Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto.

Pengacara kondang itu diperiksa selama kurang lebih enam jam untuk dimintai keterangan sebagai tim kuasa hukum Kementerian Dalam Negeri dalam kasus dugaan korupsi proyek E-KTP di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012.

Editor : Eben E. Siadari