Houthi Yaman Tolak Desakan PBB untuk Serahkan Kekuasaan

Tentara Yaman yang setia kepada gerakan Houthi berjaga-jaga di pintu masuk istana presiden pada 16 Februari 2015 di ibu kota Sanaa. Dewan Keamanan PBB pada 15 Februari 2015 mendesak milisi Houthi untuk menyerahkan kekuasaan, melepaskan Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi dan bernegosiasi dengan "itikad yang baik," setelah milisi Syiah itu bersumpah akan menentang "ancaman" dari badan dunia tersebut. (Foto: AFP)

SANAA, SATUHARAPAN.COM - Pemberontak Syiah Houthi Yaman hari Senin (16/2) menolak desakan dari Dewan Keamanan PBB untuk menyerahkan kekuasaan dan segera membebaskan Presiden Abedrabbo Mansour Hadi, yang ditahan.

Houthi mengatakan kepada Dewan Keamanan supaya "menghormati kehendak dan kedaulatan rakyat Yaman, yang akurat dan objektif."

Mereka juga mengatakan kepada Dewan "tidak akan menuruti kekuatan regional yang bertujuan untuk menghilangkan kehendak rakyat Yaman dengan mencampuri urusan dalam negeri."

Dewan Keamanan PBB pada Minggu (15/2) mendesak milisi Syiah Houthi Yaman untuk menyerahkan kekuasaan, membebaskan Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi dan bernegosiasi untuk bangkit dari krisis.

Lima belas anggota dewan secara bulat mengadopsi sebuah resolusi yang dirancang oleh Inggris dan Yordania untuk diberlakukan.

“Dewan Keamanan telah berbicara dalam satu suara dan menyampaikan sebuah pesan yang kuat dan bersatu,” ujar Duta Besar Inggris Mark Lyall Grant.

Koleganya dari Yordania, Dina Kawar, menekankan bahwa “kita perlu mencegah Yaman tergelincir ke dalam jurang.”

Menjelang jajak pendapat, milisi Houthi memperjelas tekad mereka untuk mempertahankan cengkeraman kekuasaannya di negara tersebut, meski ada tekanan kuat dari PBB, Dewan Kerja Sama Teluk dan Liga Arab.”

Liga Arab menyerukan pertemuan para kepala diplomatnya untuk dilakukan pada Rabu (18/2).

Dalam resolusinya, dewan mendesak agar Houthi menunjukkan “itikad baik” dalam negosiasi yang ditengahi PBB, “menarik pasukan mereka dari institusi-instutsi pemerintah” dan “melepaskan institusi-institusi keamanan dan pemerintah.”

Pihaknya juga menuntut agar milisi membebaskan Hadi, Perdana Menteri Khaled Bahah dan anggota kabinet lainnya yang saat ini berada di bawah tahanan rumah atau yang ditahan “secara sewenang-wenang.” (AFP)