HRW: HAM Agenda Penting Presiden Terpilih Joko Widodo

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Presiden Indonesia terpilih, Joko "Jokowi" Widodo, harus memfokuskan upaya mengatasi masalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang terus-menerus terjadi di negara ini, demikian pesan Human Rights Watch (HRW) dalam sebuah surat kepada presiden terpilih Republik Indonesia, Kamis (28/8).

HRW membuat rekomendasi spesifik tentang isu-isu tentang kebebasan beragama, impunitas aparat keamanan, hak-hak perempuan, kebebasan berekspresi, masalah Papua, pekerja rumah tangga, anak-anak migran, korupsi, dan hak atas tanah adat.

"Sebagai presiden, Joko Widodo harus mampu membalik kegagalan dari pemerintahan sebelumnya dengan mengutamakan masalah HAM yang telah memburuk selama dekade terakhir," kata Phelim Kine, wakil direktur Asia. "Presiden baru perlu bertindak tegas dan memberikan sinyal bahwa pemerintahnya akan melindungi hak-hak seluruh rakyat Indonesia dan memutar kembali budaya negara impunitas."

Joko Widodo mewarisi sejumlah masalah HAM serius yang memburuk selama pemerintahan selama satu dekade Presiden keluar Susilo Bambang Yudhoyono. Meningkatnya kekerasan dan hukum daerah yang diskriminatif terhadap kelompok agama minoritas menjadi perhatian paling berat. Widodo harus mencari revisi undang-undang yang diskriminatif dan memastikan bahwa pejabat pemerintah yang menghasut kekerasan terhadap minoritas agama dituntut.

Masih ada masalah impunitas anggota aparat keamanan negara atas dugaan keterlibatan mereka dalam pelanggaran HAM berat. Joko Widodo harus menekan untuk melakukan penyelidikan penuh dan penuntutan dalam kasus kunci dari periode Soeharto hingga saat ini, dan mendesak parlemen untuk menghidupkan kembali RUU yang akan memberikan yurisdiksi pengadilan pidana atas personel militer yang bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap warga sipil.

Di Papua, kegagalan pasukan keamanan Indonesia untuk membedakan antara tindakan kekerasan dan protes damai telah memberikan kontribusi terhadap meningkatnya ketegangan dan ketidakamanan di provinsi tersebut. HRW mendesak Joko Widodo untuk memerintahkan pembebasan segera dan tanpa syarat dari orang dipenjara karena aksi damai aspirasi pandangan politik mereka, dan mengizinkan wartawan asing dan organisasi HAM akses tanpa hambatan ke provinsi.

Menanggapi situasi yang memburuk yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia, Widodo harus menghilangkan semua kebijakan diskriminatif terhadap perempuan, dan mengambil langkah-langkah yang lebih kuat untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

"Indonesia memiliki banyak hal yang menjadi sumber model global demokrasi, baik penghormatan HAM di dalam negeri dan secara aktif mendukung perjuangan HAM universal internasional," demikian kata Kine. "Tapi itu membutuhkan sebuah sikap tegas Presiden Widodo untuk melindungi HAM dari kelompok marjinal di Indonesia, baik minoritas agama, pekerja rumah tangga, atau orang Papua." (PR/hrw.org)

Editor : Bayu Probo