HRWG: Mengerikan, Masyarakat Ekonomi Asean Abaikan Perspektif HAM

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Daniel Awigra, Program Manajer Advokasi HAM ASEAN dari Human Rights Working Group (HRWG), mengatakan integrasi regenalisme Komunitas ASEAN yang terdiri atas Masyarakat Ekonomi Asean, masyarakat politik dan keamanan, dan masyarakat sosial dan budaya, tidak diikuti intensi untuk mewujudkan komunitas yang berorientasi pada Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal itu ia kemukakan dalam konferensi pers bertema Catatan Akhir Tahun 2015 dan Outlook Tahun 2016, hari Selasa (5/1), di Kantor HRWG, Jakarta Pusat.

Human Rights Working Group (HRWG) merupakan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia untuk advokasi HAM Internasional.

Komunitas ASEAN dianggap malah mendorong kerjasama ekonomi yang meninggalkan perspektif HAM yang terbukti dengan disahkannya dokumen Forging Ahead Together di Kuala Lumpur, Malaysia.

“Tidak ada klausul mengenai HAM dalam kerjasama ekonominya. Ini sangat mengerikan menurut saya, karena ada kekhawatiran investasi-investasi yang terjadi justru akan berakibat pada semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM,” kata Daniel kepada satuharapan.com.

Pelanggaran HAM ada di setiap negara Asia, tidak hanya di Indonesia. Dikatakan oleh Daniel, Indonesia mampu menjadi motor penggerak untuk memajukan agenda-agenda HAM di kawasan regional, seperti kasus-kasus kejahatan negara terhadap warga negaranya, tetapi masih terganjal dengan belum adanya sikap saling menghargai dan kompak n egara anggota Komunitas ASEAN dalam memecahkan permasalahan HAM, khususnya yang disebabkan oleh kerjasama ekonomi (investasi bisnis).

“Jangan hanya ketika ada keuntungan mau bekerja sama, tetapi begitu muncul persoalaan lalu diam dan lepas tangan tidak peduli. Ini yang kita kritik dalam Komunitas ASEAN, sudah seharusnya komunitas sebesar ini menyediakan satu mekanisme untuk perlindungan HAM, bukan hanya untuk urusan perdagangan yang hanya memikirkan keuntungan. Dalam kerja sama ekonomi harus menampakkan keberpihakan pada HAM,” ujar Daniel.

Daniel menambahkan, Komunitas ASEAN pattern-nya masih sama, substansi-nya masih sama, yaitu mengadakan semua kerjasama di bidang keamanan politik untuk stabilitas pasar bebas. 

Komunitas ASEAN menurut pandangan HRWG, tidak menawarkan kebaruan.

“Hingga detik ini, investasi di dalam pilar kerjasama ekonomi  tidak mengenal HAM, hal ini masih mencerminkan muka Komunitas ASEAN yang lama dan tidak melihat kebaruan. Demokrasi dan HAM menjadi seolah-olah berlawanan dengan kemajuan ekonomi,” tegas Daniel.

HRWG mengkritik  ekonomi dalam Komunitas ASEAN yang tidak berperspektif HAM. Sebagai contoh, integrasi politik ekonomi maupun sosial budaya akan sangat berpengaruh pada nasib kelompok buruh migran. Mereka dianggap yang paling rentan karena tinggal di dalam sistem politik, ekonomi, sosial budaya yang berbeda, namun masih dalam Komunitas ASEAN.

Terdapat tiga juta lebih penduduk Indonesia yang bermigrasi mencari penghidupan di luar negeri, khususnya di dalam negara-negara ASEAN.

“Mereka harus dilindungi. Komunitas ASEAN telah gagal mencapai konsensus terhadap perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya di level ASEAN, hal itu karena Komunitas ASEAN membebaskan saja proses perekrutan dan pengelolaan tenaga kerja dan hanya menjadikannya urusan perusahaan tanpa campur tangan dan kepedulian negara,” kata Daniel.

Secara substansi maupun proses,  HRWG melihat Komunitas ASEAN gagal memberikan keyakinan kepada publik bahwa orientasi mereka pada kepentingan rakyat. Tagline Komunitas ASEAN: “people centre, people oriented” dianggap hanya hembusan angin yang tak berbentuk karena tidak banyak kebaruan yang ditawarkan.

Editor : Eben E. Siadari