HUT DKI: Atasi Macet, Pemprov Diminta Sinergi dengan Pusat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta III Tantowi Yahya mengatakan salah satu penyebab belum terselesaikannya masalah kemacetan di DKI Jakarta adalah tidak bersinerginya pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam mengurangi populasi kendaraan bermotor yang kian tidak terkendali.

“Populasi kendaraan bermotor itu sudah tidak terkendali, baik motor atau mobil. Di sini belum ada sinergitas dan kesamaan visi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” ujar Tantowi kepada satuharapan.com, saat ditemui di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/6).

Pemerintah provinsi berupaya menekan populasi atau jumlah dari kendaraan bermotor, tapi pemerintah pusat terus menggenjot laju produksi kendaraan bermotor karena tuntutan para investor,” dia menambahkan.

Menurut dia, hal tersebut harus disinergikan lebih dahulu. Sebab, bila tidak disinergikan, maka akan muncul dua kebijakan yang tidak saling mendukung.

Selanjutnya, kata politisi Partai Golkar itu, terkait buruknya kualitas jalan turut menjadi penyebab masalah kemacetan belum terselesaikan hingga saat ini. Sebab, buruknya kualitas jalan memaksa kendaraan bermotor melaju di bawah kecepatan seharusnya.

“Yang tidak kalah penting adalah upaya pemerintah provinsi dalam mengatur kendaraan umum yang ada, kalau menurut saya transportasi publik itu tanggung jawab pemerintah, kalau ada pihak swasta serta di dalam harus dirangkul masuk dalam koperasi yang diwasi pemerintah,” ucap dia.

Sebab, menurut Tantowi, bila pihak swasta dibiarkan berjalan tanpa pengawasan pemerintah provinsi, maka popolasi kendaraan yang bergerak di daerah pinggiran seperti mikrolet, Metro Mini jadi tidak terkendali. “Selain itu, kedisplinan pengemudianya juga tidak bisa dikendalikan dan diawasi,” ujar dia.

Terakhir, menurut legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta III itu, jumlah persimpangan yang terlalu banyak di DKI Jakarta menjadi salah satu aspek pendukung kemacetan tidak berakhir di ibukota Republik Indonesia ini. ”Intinya, dibutuhkan pengaturan sangat efektif dari pemerintah provinsi, keluar masuk kendaraan dari jalan tikus. Jakarta ini sangat spesifik masalahnya,” ujar Tantowi.

Ruas Jalan Kurang

Sementara itu putra ketiga dari Benyamin Sueb yang duduk di Gedung Parlemen Senayan Biem Triani Benjamin mengatakan solusi mengatasi kemacetan di DKI Jakarta adalah pengadaan transportasi umum massal. Sebab, saat ini jumlah kendaraan pribadi dengan panjang ruas jalan yang ada di DKI Jakarta tidak sebanding.

“Harus ada transportasi umum massal, memang ini masalah bahwa jumlah kendaraan pribadi tidak sejalan dengan panjang jalan, harus ada batasan gak bisa dibiarkan terus begitu, tambah kendaran semakin bertambah juga kemacetan di DKI Jakarta,” ujar dia.

Dia juga menyampaikan guna menuntaskan permasalahan kemacetan di DKI Jakarta dibutuhkan peran pemerintah pusat. “Sebagai ibukota negara, masalah transportasi dan banjir itu harus menjadi perhatian pemerintah pusat, tentunya bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Biem.

Editor : Bayu Probo

Ikuti berita kami di Facebook