IAC: Penanggulangan AIDS Gagal di Indonesia

SATUHARAPAN.COM - Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition (IAC), Aditya Wardhana menyampaikan penanggulangan AIDS gagal di Indonesia.

Padahal Indonesia turut hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2016 yang menghasilkan deklarasi politik untuk penanggulangan HIV dan AIDS.

Target dan komitmen yang diadopsi dalam deklarasi itu yaitu membangun jalur cepat melawan HIV dan mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030.

Guna mempercepat penanggulangan itu maka dibuat program guna mencapai target 90-90-90 pada akhir tahun 2020 dan 95-95-95 pada tahun 2030.

Dalam program 90-90-90 diharapkan 90 persen orang dengan HIV/AIDS (ODHA) telah mengetahui stasus kondisi mereka. Lalu, 90 persen orang yang telah didiagnosa HIV sudah menerima terapi antiretroviral berkelanjutan. Serta 90 persen ODHA yang mendapatkan terapi antiretroviral akan memiliki viral supresi atau menekan jumlah virus.

Aditya Wardhana menyebutkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan respon pencapaian hasil terendah dalam penanggulangan HIV di dunia. Dia mengutip data Kementerian Kesehatan pada 2020 yang menyebutkan 133,000 orang mengakses terapi antiretroviral dari 640, 443 orang hidup dengan HIV.

Aditya Wardhana menuturkan bahwa masih ada gap terhadap komitmen program 90-90-90.

“Apa dampak dari kesenjangan capaian ini? Ada 231.874 ODHA yang belum dapat layanan program. Ada 383.356 ODHA yang rentan dengan kematian dan penurunan terhadap kualitas hidupnya dan banyak orang dengan viral supresi tingkat penularan ini masih belum bisa akan kita kendalikan,” katanya dalam diskusi webinar ‘Hari AIDS Sedunia 2020: Penanggulangan AIDS Auto-Pilot. Negara gagal capai target 90-90-90’ pada Senin (30/11).

“Dengan melihat data-data itu, strategi utama penanggulangan HIV terhadap infeksi baru, penurunan angka kematian, dan bagaimana treatment ODHA maka bisa ditarik kesimpulan bahwa target Indonesia tidak akan tercapai untuk 90-90-90 pada akhir tahun 2020,” ujar Aditya Wardhana.

Ketua Badan Pengurus Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) Baby Rivona senada dengan pernyataan Aditya Wardhana.

Dia berpendapat bahwa penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia sudah mundur dan tidak menjadi prioritas pemerintah.

“Terus terang saja saya katakan, HIV tidak menjadi prioritas. Kalau kita sudah tahu status bahwa kita ODHA lalu selanjutnya apa? Diobati ‘kan? Obatnya tersedia tidak? Obatnya ramah tidak dengan kita?” ungkapnya dengan kesal.

Baby Rivona menyatakan ketersediaan obat itu harga mati bagi ODHA.

ODHA tidak bisa berganti-ganti obat. Kalau berganti obat otomatis dampaknya akan menimbulkan resistensi dan kebal. Hal itu mengakibatkan ODHA dapat terinfeksi kembali.

Dia juga mengemukakan membicarakan HIV dan AIDS tidak dapat dengan pendekatan moralitas. Karena hal itu dapat berdampak stigma, diskriminasi, dan menghasilkan kebijakan yang mengkriminalkan. Hal itu dialami populasi kunci, seperti pengguna narkoba, pekerja seks, dan minoritas gender.

Tidak bisa juga dengan pendekatan kesehatan saja. Tetapi pendekatannya lebih kepada hak asasi manusia.

Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition (IAC) Aditya Wardhana menambahkan perlunya kepemimpinan dalam program penanggulangan HIV dan AIDS dan dalam penanggulannya dapat bekerja sesuai konteks epidemi yang dibutuhkan.

“Kepemimpinan bukan hanya di tangan Kementerian Kesehatan. Tetapi juga menurut saya di pihak yang lebih tinggi. Karena persoalan HIV AIDS bukan hanya persoalan isu kesehatan saja. Tetapi ada isu sosial, pendidikan, tenaga kerja, bahkan isu perekonomian. Ini butuh sinergisitas antara satu kementerian dengan kementerian lain.”

Di samping itu, dalam penanggulangannya juga harus memisahkan persoalan itu dari stigma, diskriminasi, tabu, dan lain-lain.

“Pendekatannya menggunakan pendekatan yang memanusiakan. Kelompok-kelompok yang selama ini termarjinalkan kita angkat derajatnya, kita manusiakan sama seperti warga lainnya,” kata Aditya Wardhana.