Ibadah Natal Seberang Istana Bukan Buat Pemerintah Kian Cuek

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Juru Bicara Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Bona Sigalingging, berharap Pemerintah Republik Indonesia tidak makin apatis melihat pihaknya bersama Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia kembali menggelar ibadah Natal di seberang Istana Merdeka pada hari Jumat (25/12).

Menurut dia, aksi yang akan digelar untuk keempat kalinya ini, sejak tahun 2012, merupakan bentuk protes terhadap pemerintah pusat dan daerah yang seakan "mendiamkan" penyegelan GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia.

“Jangan sampai ibadah Natal keempat di seberang Istana Merdeka ini membuat pemerintah makin cuek lalu mendiamkan, karena menilai kegiatan serupa pada tahun sebelumnya berlalu begitu saja,” kata Bona saat dihubungi satuharapan.com, hari Kamis (24/12).

Dia pun berharap, Natal 2015 menjadi tahun terakhir bagi GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia menggelar ibadah Natal di seberang Istana Merdeka. "Semoga pada Natal 2015 ini, menjadi ibadah Natal terakhir kami di seberang Istana Merdeka," kata Bona.

Didukung Tokoh Lintas Iman

Lebih lanjut, Bona mengatakan tidak ada tema khusus yang akan diangkat dalam ibadah Natal di seberang Istana Merdeka tahun ini. Tema akan merujuk pada keputusan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), yakni ‘Hidup Bersama Sebagai Keluarga Allah’.

Namun, dia mengatakan ada sesuatu yang berbeda jelang ibadah Natal 2015 GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia di seberang Istana Merdeka, hari Jumat (25/12) besok, yakni dalam undangan yang dikirimkan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tercantum nama beberapa tokoh lintas iman.

Dia menyebutkan, dalam undangan terdapat nama Sinta Nuriyah Wahid, Alissa Qotrunnada Wahid, Albert Hasibuan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Hendardi (SETARA Institute), tokoh Aliansi Bhinneka Tunggal Ika, penganut kepercayaan Sunda Wiwitan,

“Mereka ingin menegaskan, diskriminasi bertahun-tahun yang telah dibuat oleh negara ini menjadi keprihatinan bersama. Selain ke Presiden, undangan itu juga sudah kami berikan layangkan ke Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dan sejumlah pejabat negara lainnya,” tutur Bona.

Editor : Bayu Probo