Ibadah Seberang Istana: Kotbah Domba yang Hilang

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Hari Minggu (15/9) ini sekitar 150 jemaat dari dua gereja, GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia  yang masih saja disegel dan digembok oleh pemda Kota Bogor dan Kabupaten Bekasi, melanjutkan perjuangannya dengan beribadah di seberang Istana Merdeka Jakarta.

Ibadah ini dipimpin oleh Pendeta Palti Panjaitan dari HKBP Filadelfia Bekasi.

Pendeta Palti mengambil kutipan Khotbah dari Lukas 15 ayat 1-10 yang berkisah tentang perumpamaan Domba yang Hilang, dimana seorang  pemilik seratus domba, lebih memilih mencari satu ekor domba yang terpisah, walau harus menempuh resiko atas keselamatan dombanya yang lain sebanyak 99 ekor dan maupun ketidakjelasan nasib seekor domba yang dicari tersebut.

"Pemimpin sejati seharusnya bersikap seperti gembala dalam kisah itu, dimana dia mencintai keseluruhan dombanya hingga karena besarnya cinta kasihnya pada dombanya itu, dia mencari dan mempersatukan kembali yang satu ekor itu, meski dengan segala resikonya,” tegas  Pendeta Palti  

“Apakah pemimpin negara kita saat ini bersedia untuk tetap mencintai seluruh domba Republik Indonesia dan mau mencari dan mempersatukan yang minoritas, atau memilih untuk hanya bersekutu dengan yang mayoritas dan masa bodoh dengan yang dianggap minoritas?,"  kata Pendeta Palti Panjaitan dalam khotbahnya.

Menurut Bona Sigalingging juru bicara GKI Yasmin, perkara penutupan gedung gereja milik GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia telah berbilang tahun dimana pemerintah daerah di Bekasi dan Bogor membangkang terhadap putusan Mahkamah Agung  dan, pada kasus GKI Yasmin, juga membangkang terhadap rekomendasi wajib Ombudsman Republik Indonesia yang mengesahkan berdirinya GKI Yasmin di Taman Yasmin Kota Bogor.

"Sayangnya hingga saat ini, Pemkot Bogor tidak mau melaksanakan putusan MA dan Ombudsman RI itu. Sejak dulu dan hingga kini, fitnah yang paling sering diulang-ulang sebagai alasan untuk tidak melaksanakan putusan MA tertanggal  9 Desember 2010 dan Rekomendasi Wajib Ombudsman 8 Juli 2011 adalah fitnah yang disebarkan Pemkot Bogor bahwa IMB gereja GKI terkait kasus pemalsuan yang dilakukan Munir Karta, dan karenanya IMB dicabut, “ kata Bona.

Padahal, lanjut Bona, secara jelas dinyatakan oleh Ombudsman RI dalam dokumen akhir pemeriksaan kasus GKI Yasmin pertanggal 12 Oktober 2011 yang dikirimkan resmi pada Presiden dan DPR RI, bahwa kasus Munir Karta, yang bukan warga jemaat GKI Yasmin dan bukan warga gereja manapun, adalah tidak ada kaitannya dengan keabsahan IMB gereja, “ ungkap Bona.

“Sehingga menurut Ombudsman, IMB gereja GKI Yasmin tetap sah dan gereja sah berdiri di Perumahan Taman Yasmin Kota Bogor," papar Bona Sigalingging.

Menurut Bona menambahkan, kasus HKBP Filadelfia Bekasi pun setali tiga uang. Putusan Mahkamah Agung atas kasus tersebut menyatakan bahwa HKBP Filadelfia sah berdiri di lokasi gereja mereka sendiri di Kabupaten Bekasi dan sekaligus memerintahkan Bupati Bekasi menerbitkan IMB Gereja. Namun, putusan pengadilan diabaikan oleh Pemda Kabupaten Bekasi.

Bona kecewa atas kedua kasus pembangkangan hukum yang dilakukan oleh dua pemda ini.  Menurut Bona, hingga sekarangpun pemerintah pusat mendiamkan perkara ini. Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan bahkan Presiden cenderung lebih memperhatikan  kelompok intoleran yang menuntut ditutupnya kedua gereja itu, sekalipun putusan pengadilan  dan Ombudsman mengesahkannya, keluh Bona.

"Apakah Presiden kita saat ini akan berani berdiri di depan dan membuka segel gereja GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia meski jumlahnya hanya sedikit? Ataukah 2 gereja itu akan didiamkan saja oleh Presiden negara demi menyenangkan yang dianggap mayoritas?  Akankah Presiden kita saat ini berani memastikan bahwa semua warga negara Indonesia dapat beribadah di Mesjidnya, di  Gerejanya, di  Pura nya, di Wiharanya meskipun mungkin dibeberapa daerah mereka dianggap minoritas? Inilah ujian bagi pemimpin kita, Presiden kita  saat ini, apakah mereka adalah pemimpin yang hanya mencari aman dan popularitas belaka, atau pemimpin berkarakter yang berani tegakkan keutuhan dan hak konstitusional "100 domba warga negara Indonesia" tanpa pertimbangan mayoritas dan minoritas," tutup Pendeta Palti Panjaitan mengakhiri khotbahnya.