Ibu Kota Baru di Kalimantan, Bukan Soal Pemerataan Saja

SATUHARAPAN.COM – Pemerintah akhirnya memilih memindahkan ibu kota dengan alternatif ketiga, yaitu pilihan di luar Pulau Jawa. Dalam Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi, Jumat (16/8), Kalimantan menjadi tujuan ibu kota baru yang disampaikan pada Sidang Tahunan MPR 2019.

Melalui pilihan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan yang bertumpu pada Pulau Jawa. Ibu kota yang berpindah pada wilayah bagian tengah, yaitu Kalimantan, merupakan stimulus yang mampu menciptakan pemerataan antara wilayah barat dan timur, melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi baru, yang terjadi seiring dengan pemindahan ibu kota di bagian tengah.

Alasan mendasar pemerintah untuk dapat menjawab persoalan ketimpangan antara kawasan Indonesia bagian Barat dan kawasan bagian Tengah dan Timur Indonesia adalah baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga saat ini, disparitas regional atau kesenjangan antardaerah/wilayah yang secara signifikan terlihat dalam peta regional pembangunan, masih bertumpu pada wilayah Barat.

Tahun 2018, output perekonomian nasional masih terkonsentrasi di Jawa, yakni sebesar 58,5 persen, sekitar 21,5 persen di Sumatera, dan sisanya (sekitar 20 persen) di Kawasan Tengah dan Timur Indonesia.

Kesenjangan ini tidak dapat dilepaskan dari pilihan investor untuk menginvestasikan modalnya yang masih dikosentrasikan di Jawa dan Sumatera. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di kawasan Tengah dan Timur Indonesia hanya sebesar 28,55 persen, dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 25,33 persen. Sedangkan, sekitar 71,45 persen PMDN dan 74,67 persen PMA berada di Pulau Jawa dan Sumatera (BPS, diolah). Dengan demikian dipandang penting rencana pemindahan ibu kota menjadi isu strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

Namun, untuk memastikan pemindahan ibu kota dalam jangka waktu yang panjang dan berimplikasi pada keberlangsungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, terdapat beberapa tantangan. Pemerintah perlu menyiapkan grand design agar memastikan ibu kota yang baru akan tetap bertumbuh dan tidak hanya menjawab permasalahan Jakarta saat ini, serta persoalan pemerataan dalam jangka waktu yang pendek.

Solusi Mengatasi Ketimpangan Wilayah

Kalimantan merupakan wilayah yang secara geografis berada di tengah-tengah negara merupakan pilihan paling tepat karena dapat memberikan kesempatan bagi wilayah kepulauan lain untuk dapat meningkatkanperekonomiannya. Potensi besar terbentuknya pusat-pusat industri berskala nasional baru akan terjadi seiring dengan pertumbuhan lokasi baru. Meskipun demikian, pemindahan ibu kota ke wilayah tengah yang relatif jauh dari lokasi awal, yaitu di luar Pulau jawa memiliki tantangan tersendiri.

Perlu pembangunan infrastruktur di daerah yang dijadikan ibu kota baru. Pembangunan infrastruktur di ibukota baru harus berdimensi jangka panjang, di mana pembangunan infrastruktur di ibu kota baru harus mampu menciptakan dampak positif bagi peningkatan kegiatan bisnis pada wilayah baru, bukan hanya untuk aktivitas birokrasi.

Dengan hanya memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah baru, pertumbuhan ekonomi akan hanya berumber dari pemerintahan saja.

Untuk mewujudkan lokomotif ekonomi baru, wilayah yang dipilih sebagai ibu kota baru membutuhkan infrastruktur yang mampu mendukung dan memperlancar distribusi faktor produksi. Pembangunan pelabuhan-pelabuhan, bandara, dan akses lain tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas aktivitas fungsi pemerintahan, tetapi dapat memberikan kemudahan konektivitas penyaluran logistik dalam menunjang mata rantai distribusi dan produktivitas.

Artinya, pemerintah harus benar-benar memperhatikan ketersediaan infrastuktur pendukung kegiatan ekonomi agar tujuan penciptaan sumber pertumbuhan baru melalui pemindahan ibu kota menjadi sebuah kenyataan.

Dengan begitu, pemindahan ibu kota baru tidak boleh hanya sebatas memindahkan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota baru. Pergeseran aktivitas ekonomi yang selama ini bertumpu di kawasan Barat bergeser ke kawasan Tengah dan Timur Indonesia. Dengan berkembangnya lokasi tujuan ibu kota baru akan menjadi stimulus terbentuknya pusat perrtumbuhan nasional sehingga menjadi solusi mengatasi ketimpangan wilayah.

Selain itu, mitigasi risiko atas dampak lingkungan dan sosial juga menjadi satu bagian dari desain besar yang harus disusun pemerintah. Artinya, desain besar pemindahan ibu kota tersebut harus komprehensif. Persoalan lingkungan di Jakarta tidak terjadi pada ibu kota baru. Dengan adanya aktivitas ibu kota baru tidak mereduksi sumber daya alam, mengancam kerusakan lingkungan.

Di samping itu penyiapan daya dukung untuk menunjang kapasitas manusia juga menjadi tantangan. Persoalan urbanisasi yang terus meningkat dan penduduk terus bertambah melampaui daya dukung di Jakarta menjadi salah satu akar timbulnya permasalahan sosial. Persoalan yang sama tidak harus menjadi beban ibu kota yang baru.

Optimisme pemerintah dengan pilihan ini dapat mencontoh di negara lain, seperti Brasilia (Brasil), Sejong (Korea), Canberra (Australia), Washington DC (USA), Islamabad (Pakistan), Astana (Kazakhstan), dan Naypidyaw (Myanmar). Brasil memindahkan ibu kota dari  Salvador, kemudian ke Rio de Janeiro, dan sejak 1960 di Brasilia. Pemindahan ini dilakukan untuk memisahkan urusan politik dan perekonomian, serta menghidupkan ekonomi di wilayah pedalaman yang berada di tengah-tengah negara.

Pemindahan ibu kota pada awalnya membuat Brasil terlilit utang, kurangnya akses ke infrastruktur publik serta tidak tersedianya perumahan yang layak bagi kelompok menengah ke bawah menjadi masalah yang harus dihadapi. Tetapi, pada akhirnya kebijakan pemindahan berhasil mendorong dan menghidupkan kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah yang tertinggal dan menjadikan pembangunan di seluruh Brasil menjadi merata. Saat ini Brasilia adalah salah satu kota terbaik di Brasil.

Penulis adalah Bendahara Umum PP GMKI masa bakti 2018-2020, studi S2 bidang kebijakan publik.