Ical: Atut Hadapi Saja Proses Hukum

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie enggan berkomentar banyak mengenai penahanan kadernya yang juga Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah, namun dia meminta Atut untuk menghadapi segala proses hukum yang akan dihadapi.

"Hadapi saja, hadapi masalah hukum ini," kata Ical, sapaan akrab Aburizal, usai diskusi di Universitas Indonesia di Jakarta, Jumat (20/12).

Ical yang mengaku sedih dengan penahanan Atut, menambahkan Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPP Golkar itu, dapat saja meminta bantuan hukum kepada partai, namun hingga kini, belum ada permintaan tersebut.

"Sedih betul ya, tapi ya kita lihatlah kita belum tahu, belum lihat prosesnya seperti apa dan kenapa dia ditahan," katanya.

Meskipun demikian, Ical masih ngotot untuk tidak mengnonaktifkan Atut, yang terlibat dua kasus korupsi, dari Golkar.

"Lah memang jika sudah tersangka dan ditahan, Atut terbukti salah, belum toh," tuturnya.

Kepemimpinan Atut dan dinasti politik di Banten sarat kritik karena dinilai tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat provinsi Jawara itu. Bahkan, Atut diduga hidup mewah, dan berbanding terbalik dengan kondisi rakyat Banten yang masih banyak berada dalam taraf kemiskinan.

Ical membantah hal itu, dan enggan berspekulasi.

"Atut terpilih dua kali kan, yang milih berarti kan rakyat bener," ujarnya.

Atut ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena perannya selama ini yang diduga terkait dengan gratifikasi terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam penanganan kasus sengekta Pilkada Lebak dan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten

Atut ditahan di Rutan Pondok Bambu setelah menjalani pemeriksaan pada Jumat siang. 

Adik Atut, Tubagus Chaeri alias Wawan sebelumnya sudah ditetapkan tersangka atas dua kasus yang sama.

Golkar Tidak Berpihak pada Pemberantasan Korupsi

Sedangkan pengamat politik dari Soegeng Sarjadi School of Government Fadjroel Rachman menilai sikap Partai Golkar yang mempertahankan posisi Ratu Atut Chosiah di kepengurusan partai menunjukkan tidak adanya keberpihakan partai tersebut terhadap upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

"Sikap Golkar yang tidak langsung memecat atau menyuruh mundur Atut tersebut menunjukkan bagaimana kualitas Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar) dalam penanganan pemberantasan korupsi tidak bisa diharapkan," kata Fadjroel di Jakarta, Jumat. 

Fadjroel mengatakan Golkar seharusnya mengambil langkah cepat menyikapi penahanan Ratu Atut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti yang dilakukan oleh Partai Demokrat dan PKS yang langsung memecat dan menyuruh mundur kader yang terlibat korupsi dari jabatan yang disandangnya.

"Langkah yang diambil oleh PKS dan Demokrat lebih elegan dalam menghadapi kadernya yang tersandung kasus korupsi. Mereka langsung memberhentikannya, tidak peduli seberapa penting kader tersebut dalam posisi partai," kata Fadjroel.

Menurut dia, sikap defensif yang ditunjukkan Golkar jelas akan berdampak kepada partai itu di masa akan datang.

"Kalau pada survei kemarin posisi Golkar masih mengungguli Demokrat. Namun dengan kondisi sekarang bukan tidak mungkin langkah yang diambil Demokrat justru bisa berbalik mengungguli Golkar," kata dia.

Fadjroel mengatakan saat ini seharusnya menjadi momentum bagi partai politik untuk melakukan pembersihan terhadap kadernya yang terkena kasus korupsi dengan cara memberhentikan mereka, seperti yang dilakukan oleh Partai Demokrat terhadap Andi Mallarangeng dan Angelina Sondakh, serta PKS kepada Luthfi Hasan Ishaaq.

Hal senada dikemukakan pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Burhanuddin Muhtadi. Menurut dia menjelang Pemilu 2014, posisi Partai Golkar terancam.

"Kalau saya jadi Aburizal Bakrie, saya akan pecat itu Ratu Atut. Bukan hanya dipecat sebagai pengurus, tapi juga sebagai anggota," ujarnya. (Ant)