Pemerintah Serahkan Penyelesaian Konflik Sampang ke Pemda Jatim

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya penyelesaian permasalahan konflik antara penganut Syiah dan Sunni di Sampang, Madura Jawa Timur kepada pemerintah daerah (pemda). Penyerahan ke Pemda ini dinilai lebih efektif, guna mengendalikan keamanan masyarakat dan mengembalikan masyarakat Syiah untuk kembali ke daerah mereka.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan, Pemda harus berusaha menyelesaikan sendiri permasalahan konflik. Pemerintah tidak akan menargetkan batas waktu. Nantinya, pemda akan mengoptimalkan fungsi para tokoh agama dan daerah setempat, dengan penyesaian melalui pendekatan tokoh daerah dan agama setempat.

“Mereka sepakat tanpa ada batasan waktu. Saat ini perlu ada penyesuaian dan pendekatan dengan yang lainya. Kami tugaskan kepada Pemda dan ulama setempat, tanpa ada paksaan dan targetan waktu,” kata Agung Laksono di Kantor Kemenko Kesra, Jakarta, Kamis (19/12).

Menurut Menko Kesra, saat ini tidak ada lagi permasalahan serius dan meluas di Sampang. Karena itu, pemerintah meyakini tidak akan terjadi konflik kembali. Yang harus dilakukan sekarang adalah mengembalikan kepercayaan dan membenahi perbedaan diantara kelompok secara perlahan.

“Kami yakini selain pembangunan kembali daerah mereka, tetapi juga dikomunikasikan agar tidak timbul persoalan kembali,” kata Agung.

Saat ini pemerintah tetap memperhatikan, bukan hanya permasalahan keimanan dan keyakinan. Namun, pemberdayaan ekonomi dan pambangunan infrastruktur seperti rumah dan fasilitas umum, yang sudah dilakukan menjadi bentuk tanggung jawab Pemerintah Pusat.

“Penyelesaian bukan dengan pusat, tapi dengan daerah. Merekalah yang meminta, tanpa ada paksaan. Jadi percayakan kepada mereka,” kata Agung Laksono. (menkokesra.go.id)