ICIP Nilai Indonesia Terkena Wabah Takfir

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Direktur Internasional Center For Islam and Pluralism (ICIP) Syafiq Hasyim mengatakan, problem bangsa Indonesia akhir-akhir ini ialah persoalan takfir (suka mengafirkan)

Selain itu, kata Syafiq sering terjadi persoalan komunikasi yang memutuskan hubungan di bidang keagamaan.

“Takfir itu didefinisikan upaya untuk mengeluarkan orang dari kelompok Islam. Dan ini terjadi dimana-mana di berbagai tempat bahwa sedikit-sedikit kita mengeluarkan hukum takfir kepada orang lain juga terjadi pada lingkungan kita. Saya kira komunikasi antar umat beragama berperan di sana bagaimana mencegah fenomena takfir ini di kalangan mereka, karena takfir ini juga mengganggu kerukunan umat beragama,” kata Syafiq  dalam Seminar dengan tema “Gerakan Takfir, Kebebasan Beragama dan Deradikalisasi” di Aula PBNU lantai 8, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, hari Senin (22/2).

“Meskipun itu sering terjadi dikalangan internal umat beragama antar orang Islam dengan orang Islam antara orang Kristen dan orang Kristen antar orang Katolik dan orang Katolik dan agama yang lain ini, tidak hanya terjadi di Indonesia,” dia menambahkan.

Selain itu, kata Syafiq, Indonesia ini adalah negara Muslim yang cukup moderat cukup progresif di kawasan Afrika yang sudah lama menjadi negara progresif tapi pada akhir-akhir ini terkena wabah takfir. Wabah takfir ini terutama gerakan masif kelompok ke wahabi.

“Wabah takfir ini terutama gerakan masif kelompok Wahabi,” kata dia.

Kerukunan Umat Beragama Perlu Support Pemerintah Daerah

Sementara itu, Syafiq mengatakan, yang paling utama untuk memperkuat kerukunan umat beragama pada level kabupaten.

Sebab, kata Syafiq kerukunan umat beragama ini benar-benar bisa dimulai dari tingkat kabupaten karena tingkat kabupaten ada struktur semi masyarakat dan semi pemerintah seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

“Namun forum ini mengalami kesulitan untuk melakukan kegiatan dan tidak di upport  pemerintahan daerah,” kata dia.

“Forum ini juga mengalami persoalan finansial pendanaan sehingga mereka mengalami kesulitan untuk terlibat dalam proses-proses negoisasi atau perundingan menyangkut kerukunan antar umat beragama, sementara produk-produk yang ril yang kita hadapi itu justru yang mempunyai wilayah itu sebetulnya Bupati,” dia menambahkan.

Selain itu, kata Syafiq FKUB tidak mendapatkan support yang serius dari masing-masing bupati atau masing-masing wali kota dan membuat kinerja FKUB tidak efektif.

“Mereka tidak mendapatkan support sangat serius dari masih-masing bupati atau masing-masing wali kota sehingga pekerjaan mereka tidak begitu efektif. Ya uang bukan segalanya tapi bagi mereka itu cukup menghambat situasi dan justru beberapa kasus karena mereka semangatnya lebih tinggi dari pada memikirkan uang dan beberapa hal bisa berjalan dengan baik,” kata dia.

Editor : Eben E. Siadari