IDI: Ketersediaan Layanan Masih Jadi Masalah JKN

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – “Ketersediaan layanan kesehatan masih menjadi masalah bagi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama dalam mewujudkan cakupan nasional pada 2019,“ kata Ketua Bidang Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Gatot Soetono MPH.

“Kita membutuhkan 100.000 dokter praktik umum untuk melayani 250 juta penduduk," kata Gatot dalam acara diskusi "Langkah Satu Tahun Menuju Coverage Nasional, Apakah Siap pada Tahun 2019" di Jakarta, Selasa (31/3).

Gatot mengutip Badan Kesehatan Dunia (WHO), yang menyatakan jumlah ideal dokter umum adalah melalui perbandingan satu banding 2.500 orang.

Data pada 2013 mencatat, baru ada 91.409 dokter umum dan tingkat penambahan dokter umum sekitar 6.000 dokter baru per tahun, lulusan dari 72 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia.

Selain jumlah dokter yang kurang, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata juga masih menjadi masalah dalam pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dimulai pada 2014.

"Persebaran dokter tidak merata, cukup, dan bahkan berlebih di daerah dengan infrastruktur baik dan pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi kurang atau tidak ada di perdesaan dan terpencil,"  katanya.

Para dokter juga memiliki kecenderungan untuk tidak berpraktik di puskesmas, dan lebih memilih klinik dan praktik mandiri yang dinilai lebih menguntungkan, sehingga masih banyak puskesmas yang tidak memiliki tenaga dokter.

Jumlah fasilitas kesehatan yang ada, juga dinilai masih kurang untuk menampung seluruh peserta BPJS Kesehatan, dan masih dibutuhkan pengembangan puskesmas yang ada untuk dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar.

Sementara itu, Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Fajri Adinur MM mengatakan, pihaknya menyambut baik tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan yang makin meningkat, termasuk mereka yang mendaftar secara mandiri.

"Masyarakat antusias, tetapi kebanyakan yang sakit yang antusias, yang sehat belum," katanya.

Kenaikan tingkat kepesertaan itu juga disebutnya makin meningkatkan biaya pelayanan yang harus dibayarkan oleh BPJS.(Ant)

Editor : Sotyati