ILO: 4 Juta PRT di Indonesia, 85 Ribu PRT Anak

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Direktur International Labour Organization (ILO) untuk Indonesia, Michiko Miyamoto, menyebutkan ada empat juta Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia. Sementara 85 ribu di antaranya adalah PRT anak.

Dia menyampaikan ini dalam pidato di ‘Peluncuran Buku dan Monolog Kami Tidak akan Diam: 31 Kisah Pekerja Rumah Tangga di Balik Tembok Ruang Domestik’ di Jakarta, Kamis (10/8).

Kehadiran PRT selama ini tidak disadari walau nampak. Hal ini mendorong ILO banyak melakukan peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang PRT bersama banyak mitra. Seperti Pemerintah Provinsi, organisasi PRT,  dan serikat pekerja.

“Mengapa kami melakukan hal ini? PRT adalah mereka yang tidak terlihat. Mereka tanpa sadar tidak terlihat di pikiran kita. Karena seringkali kita tidak dapat melihat, menghargai kontribusi yang sudah diberikan oleh PRT ke dalam kehidupan kita. Kita cenderung menggunakan kata pembantu,” kata Michiko Miyamoto.

Tempat kerja di dalam lingkup rumah tangga dan keluarga juga menjadi hal lain yang membuat kehadirannya tidak nampak. Maka ketika terjadi penyiksaan atau kondisi yang tidak menyenangkan seringkali itu tidak terlihat pihak luar. Tetapi kehadiran media sosial saat ini memungkinkan hal yang tidak nampak dapat mudah diketahui.

Di era media sosial sekarang ini di mana semua hal bisa dibagi dengan sangat cepat, disebarluaskan dengan sangat cepat, menurut dia perkembangan ini sangat membantu di dalam menyebarkan ketidaktampakan itu menjadi lebih tampak. 

Kerja media dinilai Michiko Miyamoto juga dapat membantu menyebarluaskan persoalan PRT kepada masyarakat.

Sementara Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja, Maruli Hasoloan, berpendapat PRT itu bernilai sangat tinggi.

“Kalau kita lihat tanggungjawab PRT itu sangat tinggi. Bagaimana dia bangun pagi lalu bekerja. Nilainya sangat tinggi. Harusnya semua berterimakasih kepada PRT," kata Maruli Hasoloan.

Dalam kaitan itu Kementerian Ketenagakerjaan sangat mendukung hak-hak mereka.

Kontrak kerja, BPJS, ketentuan upah dan umur menurutnya Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan untuk mendukung PRT., yaitu Permen 2 Tahun 2015 tentang perlindungan PRT.

Juga mendukung Konvensi 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, Maruli Hasoloan mengakui walau hak PRT diakui negara tetapi persoalan PRT juga tidak lepas dari soal adat istiadat dan kebiasaan.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja