IMF Akan Berikan Utang 25 Negara Atasi Pandemi COVID-19

WASHINGTON, SATUHARAPAN.COM - Dana Moneter Internasional (IMF) pada Senin (13/4) mengatakan pihaknya akan segera memberikan layanan bantuan utang bagi 25 negara anggota berdasarkan Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT), guna memungkinkan mereka memfokuskan sumber daya yang langka dalam memerangi pandemi virus corona.

Direktur pelaksana IMF Kristalina Georgieva melalui pernyataan mengatakan Dewan Eksekutif IMF pada Senin menyetujui slot pertama negara-negara penerima bantuan untuk menutupi kewajiban utang mereka kepada IMF selama enam bulan pertama.

Menurutnya, CCRT saat ini memiliki sekitar 500 juta dolar AS sumber daya, termasuk jaminan baru 185 juta dolar AS dari Inggris, 100 juta dolar AS dari Jepang dan nominal yang tak diungkapkan dari China, Belanda dan negara lainnya.

IMF juga sedang berupaya meningkatkan jumlah yang tersedia menjadi 1,4 miliar dolar AS.

Desakan Pembatalan Pembayaran Utang Untuk Negara Miskin

Minggu lalu hampir 140 kelompok kampanye dan badan amal sosial mendesak Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia serta pemerintah negara G20 dan kreditor swasta untuk membantu negara-negara termiskin di dunia untuk dapat melalui krisis akibat pandemi virus corona dengan membatalkan pembayaran utang.

Seruan tersebut, yang dipelopori oleh badan kampanye Jubilee Debt yang berpusat di Inggris, dilakukan sehari sebelum jadwal pertemuan kelompok kerja negara G20 yang bertugas untuk tanggap pandemi virus corona untuk negara-negara berkembang.

Jubilee Debt mendesak pembatalan segera pembayaran utang negara-negara miskin untuk sisa tahun ini, termasuk kepada kreditor swasta. Badan kampanye itu memperkirakan akan membebaskan utang sebesar lebih dari 25 miliar dolar AS untuk negara-negara, atau 50 miliar dolar AS jika diperpanjang untuk 2021.

Jubilee Debt juga menyerukan pembatalan utang atau tambahan bantuan keuangan agar bebas dari persyaratan kebijakan ekonomi seperti penghematan. Badan itu pun mendorong agar kelompok negara G20 mendukung aturan darurat yang dapat mencegah negara-negara miskin dituntut oleh kreditor swasta.

"Negara-negara berkembang sedang dilanda goncangan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pada saat yang sama menghadapi keadaan darurat kesehatan yang mendesak," kata Direktur Jubilee Debt, Sarah-Jayne Clifton.

Para pemerintah negara dan lembaga besar sudah mendorong beberapa langkah yang diminta oleh kelompok kampanye itu.

IMF menyediakan dana 50 miliar dolar AS dari fasilitas pembiayaan daruratnya, dan sekitar 80 negara telah meminta bantuan. Bank Dunia juga telah menyetujui paket tanggapan COVID-19 senilai 14 miliar dolar AS.

Lembaga-lembaga juga bersama-sama mendorong kreditor resmi bilateral untuk memungkinkan negara-negara berpenghasilan rendah untuk menangguhkan pembayaran cicilan utang mereka selama 14 bulan sejak awal Mei.

Namun, pesan dari badan amal dan kelompok kampanye yang disampaikan pada Selasa itu menggemakan keprihatinan pemerintah negara-negara Afrika baru-baru ini - bahwa dana yang disediakan IMF dan Bank Dunia itu tidak akan cukup membantu.

Ethiopia mengatakan dalam proposal yang diajukan sebelum pertemuan G20 bahwa Afrika saja kemungkinan membutuhkan dukungan dana sebesar 150 miliar dolar AS.

"Dari 69 negara berpenghasilan rendah yang kami bahas, setidaknya 45 dari mereka akan memerlukan dana darurat hanya untuk dapat melewati tahun 2020," kata Mark Perera, manajer European Network on Debt and Development, yakni salah satu kelompok yang terlibat dalam kampanye pembebasan utang itu.

Ketika IMF dan Bank Dunia pada 1996 meluncurkan program keringanan utang bagi Negara Miskin Berutang Besar (Heavily Indebted Poor Countries/HIPC), negara-negara itu umumnya berutang uang ke negara-negara kaya dan lembaga multilateral.

Namun, tidak lagi. Pemerintah, bank, dan perusahaan China meminjamkan 143 miliar dolar AS ke Afrika selama tahun 2000 hingga 2017, menurut Universitas Johns Hopkins, sementara pemerintah Afrika juga telah mengambil utang internasional lebih dari 55 miliar dolar AS dalam dua tahun terakhir.

Pernyataan kelompok kampanye pembebasan utang, yang penandatangannya termasuk lembaga seperti Oxfam dan Save the Children, juga menyerukan melalui PBB untuk penciptaan proses yang sistematis dan dapat ditegakkan untuk restrukturisasi utang negara. (Reuters)