Imparsial Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Kasus Paniai 2014

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, menagih janji Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk menuntaskan kasus penembakan yang terjadi di lapangan Karel Gobai, Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, pada tanggal 8 Desember 2014.

Dimana, kasus penembahakan itu telah mengakibatkan empat pemuda Papua meninggal dunia, yaitu Yulianus Yeimo (17), Alpinus Gobay (17), Simon Degei (18), Alpius Youw (17), serta melukai puluhan orang lainnya masih belum terungkap tuntas hingga saat ini.

“Kami meminta pertanggungjawaban aparta TNI Tim Khusus Yonif 753 Arga Vira Tama Nabire di Paniai yang diduga melakukan penyiksaan terhadap Yulianus Yeimo di pondok Natal yang dibangun masyarakat menjelang perayaan hari Natal tahun 2014 di Bukit Togokotu, Kampung Ipakiye, yang  terletak di bagian timur Kota Enarotali,” kata Poengky dalam keerangan tertulis yang diterima satuharapan.com, hari Selasa (8/12).

Menurut dia, dalam kunjungan perdana ke Papua, pada tanggal 27 Desember 2014, Presiden Jokowi menyatakan penyesalannya terhadap kejadian kekerasan di Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua. Presiden Jokowi juga berempati berempati terhadap keluarga korban kekerasan, dan ingin kasus ini diselesaikan secepat-cepatnya agar tidak terulang di masa yang akan datang. Bahkan, Presiden Jokowi menyatakan ingin mewujudkan Papua sebagai Tanah yang damai.

“Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Polri telah mengusut kasus ini, akan tetapi hingga saat ini masih belum berhasil menyeret para pelaku yang seharusnya bertanggung jawab terhadap hilangnya nyawa masyarakat sipil,” kata Poengky.

Lebih lanjut, dia menyatakan, masyarakat Papua telah lama kehilangan kepercayaan terhadap janji Pemerintah. Oleh karena itu, Imparsial mendesak Presiden Jokowi segera menyelesaikan kasus ini, agar tidak kian berlarut-larut. “Presiden yang pada masa Pemilihan Presiden 2014 lalu mendapat dukungan terbesar dari masyarakat Papua, 73,16 persen di Papua dan 67,51 persen di Papua Barat, harus dapat memenuhi janji yang diucapkan di hadapan Rakyat Papua itu jika masih ingin mendapatkan dukungan dari Rakyat Papua,” kata Poengky.

Dia juga menyampaikan, Imparsial mendesak Presiden Jokowi tidak menggunakan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan masalah di Tanah Papua, termasuk menolak rencana Pemerintah untuk mendirikan komando daerah militer (kodam) baru di Papua Barat.

“Imparsial justru mendesak Presiden untuk sesegera mungkin mempersiapkan dialog damai untuk mewujudkan Papua menjadi Tanah Damai,” tutur Poengky.

Editor : Bayu Probo