Indef: Pemerintah Tidak Perhatikan Sektor Hulu Pertanian

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Tujuan pembangunan nasional adalah kesejahteraan masyarakat, sebagai negara agraris dengan banyak penduduk bekerja di sektor pertanian tentunya kesejahteraan petani dinilai sangat strategis. 

Nailul Huda peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) berpendapat bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) Indonesia kecil. NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. NTP merupakan salah satu indikator/alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan petani.

Mengambil contoh dari data Badan Pusat Statistik, Hailul Huda mengatakan Nilai Kesejahteraan Petani pada 2008 sebesar 100,16, kemudian sempat mencapai kenaikan pada 2012 sebesar 105,24, akan tetapi pada 2013 terjadi sedikit penurunan NTP sebesar 104,91, kemudian pada 2014 turun lagi menjadi 102,00.

“Kalau ada pertanyaan kenapa Nilai Tukar Petani kecil, ini terjadi karena pemerintah kurang memperhatikan sektor hulu pertanian, dan kesejahteraan petani tidak mencukupi,” kata Nailul Huda dalam diskusi Bulanan Indef Melawan dan Menjinakkan Kartel Ekonomi Indonesia, di kantor Indef, Jl. Batu Merah, Jakarta Selatan, Kamis (26/3).

Menurut Huda penurunan NTP terjadi karena kebijakan pemerintah tidak mencapai level akar rumput, dan pengawasan harga yang kurang.

“Dari grass root (akar rumput) ini adalah tentang kesejahteraan. Jadi bahaya kalau pengepul punya kekuatan lebih besar dari petani,” kata Huda.

Masalah kesejahteraan, menurut Huda diakibatkan adanya disparitas harga yang tinggi antara harga di tingkat petani atau produsen dengan tingkat konsumen.

“Seringkali kita lupa mengawasi di tingkat pengepul atau middle man,” Huda menambahkan.

Huda menyebut bahwa pengepul hasil pertanian dari petani biasanya diuntungkan dengan ketergantungan distribusi hasil pertanian.

Tingkatkan Produktivitas Pertanian

Dalam kesempatan yang sama peneliti Indef lainnya, Mohammad Reza Hafiz memberi saran bahwa pemerintah perlu menggenjot produksi, dan efisiensi usaha tani.

“Swasembada pangan lokal wajib ditopang konsistensi kebijakan dalam perbaikan infrastruktur, perluasan lahan, perbaikan sistem informasi harga, pasar, dan teknologi,” kata Hafiz.

Hafiz menyoroti bahwa peran Bulog (Badan Urusan Logistik) harus lebih optimal dalam mengelola produk pertanian. Menurut dia, pengembangan agroindustri pedesaan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan kesejahteraan petani juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang harus segera dilakukan.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja