Indef: RI Harus Perbaiki Citra di Dunia Internasional

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Insentif atau serangkaian  paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna melakukan penignkatan investasi  hendaknya dikesampingkan dahulu. Sebab, langkah yang paling pokok adalah pemerintah melakukan perbaikan di tataran ekonomi makro seperti prioritas pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan.

“Insentif fiskal sebenarnya adalah urutan kesekian dalam prioritas investasi, dan saat ini masih banyak urutan yang utama. Kami ada data dari perspektif investor, insentif fiskal itu bukan yang paling diharapkan. Yang lebih utama adalah masalah ketenagakerjaan/perburuhan dan lain sebagainya,” kata ekonom dari  Institute for Development of Economics dan Finance (Indef), Enny Sri Hartati pada Dialog Investasi Mengefektifkan Kebijakan Insentif Untuk Menggerakkan Investasi yang diselenggarakan Rabu (6/5) di Gedung Suhartoyo, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta.

Enny menyebut saat ini pemerintah harus memperbaiki citra di tengah-tengah masyarakat internasional. Hal itu terutama menyangkut persepsi tentang stabilitas politik dan kepastian hukum. Selain itu Enny menyebut bahwa banyak persoalan klasik seperti kemiskinan dan pengangguran yang masih harus diatasi, sebelum memberikan insentif fiskal seperti keringanan pajak.

“Kalau tax holiday dan tax allowance ini sebenarnya seberapa efektif sih ?

Enny menyebut bahwa dalam rilis yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik pada Selasa (5/5) tentang pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2015 sebesar 4,71 persen.

“Sekarang BKPM, dan seluruh kementerian teknis yang terkait harus menciptakan kinerja yang dikoordinasikan dengan baik,” Enny menambahkan.

Editor : Eben Ezer Siadari