India Diminta Pulihkan Kawasan Himalaya Pasca Konflik

NEW DELHI, SATUHARAPAN.COM - Enam minggu setelah pemerintah India memberlakukan pembatasan gerak dan komunikasi di Kashmir, Mahkamah Agung India memerintahkan penguasa untuk mengupayakan langkah terbaik guna memulihkan kehidupan normal di Kawasan Himalaya yang dipertikaikan itu.

Para Hakim Agung juga meminta pemerintah India menjamin sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, dan angkutan umum berjalan normal. Namun Mahkamah Agung tidak memerintahkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah khusus untuk menanggapi krisis di sana.

India menerapkan patroli keamanan ketat di Kashmir dan membatasi komunikasi di kawasan yang resah itu sejak 5 Agustus lalu, menyusul pencabutan status otonominya, dan menempatkan wilayah itu langsung di bawah kendali New Delhi.

Keputusan MA itu datang sebagai tanggapan atas pengajuan petisi yang mempertanyakan pembatasan di Kashmir dan menyebutnya sebagai tindakan yang sangat keras dan berlebihan.

Salah satu yang ikut mengajukan petisi itu adalah redaktur Anuradha Bhasin, yang mengatakan kepada VOA bahwa sampai sekarang dia masih belum bisa menerbitkan harian Kashmir Times edisi Srinagar yang dikelolanya, akibat larangan penggunaan ponsel dan internet.

Dia mencatat kesulitan menerbitkan koran kalau hanya telepon konvensional yang berfungsi.

“Sudah lebih dari 40 hari, proses pemulihan komunikasi sangat lamban,” kata Bhasin.

MA India telah mengatakan, situasi normal harus dipulihkan, mempertimbangkan keamanan nasional.

Pemerintah mengatakan kepada pengadilan tertinggi itu pembatasan diperlukan guna menjaga ketertiban hukum dan katanya, langkah-langkah seperti itu telah mencegah jatuhnya korban besar seperti yang terjadi pada periode kekacauan sebelumnya di kawasan itu.

Puluhan ribu orang tewas dalam pembrontakan yang sudah berlangsung 30 tahun dan menghancurkan Kashmir.

Sejak pengumuman dramatis yang mengubah status Kashmir itu, dua korban tewas dilaporkan tetapi laporan tentang penyebab kematian itu bertentangan.

Pejabat polisi mengatakan, kelompok militan telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memperingatkan penduduk agar jangan membuka toko, bank, atau pompa bensin, dan hal ini menghambat pemulihan situasi.

Akibat pembatasan pemerintah terhadap perjalanan ke dan dari Kashmir untuk para wartawan, sulit memverifikasi klaim pejabat dan penduduk setempat.

Kashmir, yang dipertikaikan India dan Pakistan, adalah satu-satunya kawasan yang mayoritas penduduknya Muslim.

New Delhi menuduh kelompok militan Islamis yang berbasis di Pakistan menghasut pemberontakan anti-India dan pemerintah India berhasil mengendalikan Kashmir dan mengakhiri terorisme serta mengantar pembangunan ke kawasan Himalaya itu.