Indonesia Bisa Lolos dari Jebakan Berpenghasilan Menengah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM  - Ekonom Bank Dunia Ndiame Diop mengatakan,  Indonesia bisa lolos dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap", asalkan mampu mendorong perekonomian nasional tumbuh di atas enam persen.

"Indonesia harus tumbuh lebih dari enam persen, agar lolos dari ancaman middle income trap," katanya dalam pemaparan laporan Bank Dunia "Indonesia 2014 Development Review" di Jakarta, (23/6)  Senin.

Ndiame menjelaskan,  Indonesia harus merumuskan reformasi kebijakan yang tepat agar pertumbuhan ekonomi nasional tidak melambat dalam jangka waktu panjang, seperti yang dialami Afrika Selatan maupun Brazil.

"Brazil adalah contoh negara yang `mengambang` dengan  Produk Domestik Bruto (PDB)  per kapita hanya naik 200 dolar AS selama 23 tahun, dan Afrika Selatan hanya mengalami kenaikan PDB per kapita 400 dolar AS dalam 32 tahun," ungkapnya.

Menurut Ndiame, pertumbuhan ekonomi realistis yang dapat dicapai Indonesia, untuk menjadi negara maju berpenghasilan tinggi adalah 9,0 persen pada tahun 2030, dan angka tersebut dapat tercapai, apabila pemerintah mulai meningkatkan alokasi belanja publik.

Salah satu upaya untuk meningkatkan alokasi belanja publik adalah,  melakukan reformasi, dengan mengurangi belanja subsidi energi, yang selama ini lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kelompok menengah atas, secara bertahap.

"Manfaat subsidi energi lebih dirasakan oleh masyarakat kelompok atas. Untuk itu mengurangi subsidi BBM secara bertahap bukan hanya keputusan yang tepat secara ekonomi, tapi juga keputusan yang adil," tutur Ndiame.

Ia memperkirakan,  Indonesia telah kehilangan sekitar satu persen angka pertumbuhan, akibat keterbatasan sarana infrastruktur. Maka, peningkatan alokasi belanja publik untuk infrastruktur dari 2,5 persen menjadi 4,5 persen terhadap PDB pada 2019, harus diupayakan.

"Pilihan reformasi lainnya dalam bidang infrastruktur adalah,  dengan meningkatkan mutu dan koordinasi investasi publik, mengatasi masalah pembebasan lahan dengan UU pertanahan baru dan memanfaatkan pendanaan swasta," ucap Ndiame.

Selain itu, alternatif reformasi pendanaan lainnya yang dapat diupayakan,  agar Indonesia memiliki dana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, adalah dengan menghapus subsidi BBM dalam lima tahun secara bertahap,  yang dapat menghemat dua persen terhadap PDB pada 2019.

Kemudian, menyesuaikan kenaikan belanja pegawai dengan inflasi, dibandingkan naik lima hingga delapan persen dalam beberapa tahun terakhir, dapat menghemat dana 1,4 persen terhadap PDB,  serta melakukan administrasi pajak, dan menaikkan penerimaan cukai hingga 70 persen, yang dapat meningkatkan penerimaan 1,5 persen dan 0,5 persen dari PDB pada 2019. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja