Indonesia Bukan Jakarta Saja

SATUHARAPAN.COM - Pada tahun 1980-an hingga 1990-an ada sebuah kebiasaan buruk yang dilakukan redaksi media nasional yang berkantor pusat di Jakarta. Para wartawan mereka yang berada di luar Jakarta (biasa disebut koresponden) yang berprestasi sangat bagus ditarik (dipindahkan) ke Jakarta. Ini biasa terjadi tidak hanya di media massa cetak tetapi juga media massa elektronik, termasuk kantor berita. Waktu itu belum populer media massa online alias dalam jaringan (daring). Sebagian koresponden yang berprestasi bagus justru merasa bangga ditarik ke kantor pusat karena status mereka naik dari koresponden honorer menjadi wartawan (pegawai) tetap. Dengan status baru ini mereka setiap bulan memperoleh gaji tetap berikut beberapa tunjangan lainnya.

Ketika berstatus koresponden setiap bulan mereka memperoleh hanya honor per berita. Jadi, besar-kecilnya pendapatan per bulan tergantung kepada jumlah beritanya yang dimuat/disiarkan pada bulan sebelumnya. Tentu saja mereka tak berhak memperoleh beberapa tunjangan seperti yang dinikmati wartawan di kantor pusat. Walaupun ada perlakuan diskriminatif, ternyata sebagian koresponden yang sangat bagus tak mau pindah ke Jakarta walau berkali-kali didesak oleh Pemimpin Redaksinya. Bahkan ada koresponden yang ditawari jabatan redaktur atau editor (tentu ada tunjangan jabatan) namun mereka tetap bertahan di daerahnya masing-masing. Tentu mereka memiliki alasan masing-masing, dan Pemred mereka tidak bisa berbuat apa-apa.          

Waktu itu masalah ini pernah saya persoalkan kepada seorang Redaktur Pelaksana yang membawahi daerah-daerah di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Saya melontarkan beberapa pertanyaan tajam. “Mengapa para koresponden yang bagus ditarik ke Jakarta? Apakah Redaksi tidak membutuhkan wartawan-wartawan bagus di daerah-daerah di luar Jabodetabek? Mengapa Redaksi mengambil para koresponden bagus dari berbagai daerah secara gratis? Mengapa Redaksi dan perusahaan tidak mau mengeluarkan uang dan berlelah-lelah untuk menarik (menerima) para calon wartawan muda yang ada di Jabodetabek saja, lalu mendidik dan melatih mereka di redaksi hingga siap bekerja secara profesional? Bukankah penduduk Jabodetabek ada belasan juta jiwa? Ini namanya Redaksi dan perusahaan mau enaknya saja, mendapatkan sumberdaya manusia bagus tanpa usaha dan biaya.”          

Waktu itu sang Redpel sambil tersenyum dengan enteng saja menjawab pertanyaan saya. “Bukan perusahaan nggak punya uang. Bukan perusahaan kita nggak  mau keluar duit. Kalau harus mencari calon-calon wartawan muda yang sama sekali nggak berpengalaman, prosesnya kan pasti sangat panjang. Ntar kita sudah capek-capek mendidik dan melatih mereka, eh, belum sampai dua tahun, sudah kabur. Sementara para koresponden kan sudah terbukti prestasi dan kesetian mereka selama ini kepada koran kita ini meski statusnya honorer. Untuk apa mesti repot-repot kalau yang sudah jadi pun ada tersedia di berbagai daerah?”    

Kisah nyata lama ini ternyata kini terjadi dalam dunia politik dan pemerintahan. Para Kepala Daerah atau Walikota di luar Jabodetabek ditarik ke Jakarta oleh penguasa partai-partai politik (parpol) besar.  Ada dua Walikota yang dinilai berprestasi sangat bagus, yakni Walikota Surabaya, Tri Rismaharini (Risma) dan Walikota Bandung, Ridwan Kamil (Emil). Kedua pemimpin yang sebenarnya bukan politisi (seperti halnya dahulu Joko Widodo – kini Presiden) dirayu-rayu, bahkan didesak-desak untuk bersedia menjadi calon Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017. Hanya dua tokoh terkenal ini dianggap saingan sepadan bagi Gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Sadar  atau tak sadar, para penguasa parpol-parpol besar di Jakarta itu telah mengadu domba rakyat daerah, terutama rakyat Kota Surabaya dan Jakarta. Sebagian rakyat di daerah itu dengan berbagai aksi merayu-rayu, bahkan mendesak-desak Risma untuk bertarung di Pilkada Jakarta tahun depan. Akan tetapi sebagian rakyat Surabaya justru berdemonstrasi. Mereka mendesak agar Risma tidak meninggalkan tugasnya di Surabaya. Rakyat Kota Bandung beruntung karena Emil cepat-cepat dengan tegas dan konsisten menolak permintaan parpol-parpol besar itu. Alasannya sangat cerdas, daerah-daerah di luar Jakarta juga membutuhkan pemimpin yang diharapkan mampu  membangun daerah masing-masing. Bukan hanya Jakarta yang perlu dibangun, katanya tegas.

Sebenarnya Risma juga telah berkali-kali menyatakan emoh pindah ke Jakarta, namun penguasa parpol besar itu terus merayu dan mendesaknya untuk bertarung dengan Ahok dalam Pilkada Jakarta tahun depan. Apalagi setalah Risma menggunakan istilah  “tergantung kepada takdir Tuhan”. Ini dimaknai bahwa hati Risma telah luluh, dan akan bersedia bertarung dengan Ahok kelak.    

Sadar atau tak sadar, sesungguhnya realitas ini dengan jelas membuktikan kegagalan para penguasa parpol-parpol besar itu melahirkan kader-kader (politisi-politisi) yang sangat bagus, yang berkompeten menjadi Gubernur ibukota republik ini. Banyak orang dengan sinis kerap bertanya, apa sih kerja para penguasa di Dewan Pemimpin Pusat (DPP) parpol-parpol itu? Koq melahirkan satu kader bagus untuk jabatan Gubernur saja tak sanggup mereka lakukan? Koq bisanya cuma mengambil pemimpin bagus dari daerah tanpa berkeringat? Masakan dari sekian banyak anggota (kader) parpolnya tak satu pun yang layak bertarung dengan Ahok? Mengapa parpol-parpol zaman dahulu sanggup melahirkan kader-kader hebat, yang mampu menjadi pemimpin-pemimpin nasional dan internasional, berkelas negarawan pula?

Masih Jakarta Sentrisme  

Sejak merdeka bangsa kita senantiasa mengakui bahwa Indonesia sangat beraneka dalam berbagai hal. Pada era Orde Baru (Orba) ada program delapan jalur pemerataan. Rezim Orba memang telah lama tumbang. Sejak 2001 secara hukum formal kita telah memberlakukan otonomi daerah. Akan tetapi fakta terbaru membuktikan bahwa Jakarta sentrisme masih tetap diberlakukan. Jakarta harus nomor satu. Jakarta harus menjadi patokan atau tolok ukur baku untuk semua daerah dalam segala hal. Semua daerah dilihat dari sudut Jakarta belaka.

Oleh karena itu sebagian besar mutlak “gula” pembangunan di berbagai sektor kehidupan ditaburkan di Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta. Ini jelas merangsang semakin banyak “semut” berlomba-lomba berusaha untuk menikmati “gula” yang ditaburkan di Jakarta. Di kota megapolitan ini menjadi pengemis pun bisa kaya. Banjir urbanisasi pun semakin lama semakin parah. Memang betul, sebagai ibukota negara, Jakarta merupakan milik seluruh rakyat Indonesia.   Akan tetapi pemerintah telah berlaku tidak adil terhadap daerah-daerah di luar Jakarta, terutama daerah di luar Pulau Jawa. Di Jakarta terus dibangun jembatan-jembatan tinggi dan lebar, padahal di bawahnya tak ada sungai, sementara di luar Jakarta, terutama yang jauh dari kota-kota besar, banyak sekali sungai tanpa jembatan. Jakarta yang telah sangat maju dan makmur terus dipacu pembangunannya, sedangkan banyak daerah tak kebagian “gula” pembangunan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada tahun 2014 indeks pembangunan manusia (IPM) Jakarta tetap di peringkat pertama dan terus meningkat dari tahun ke tahun, yakni 78,39. Bandingkan dengan IPM Jawa Timur yang hanya 68,14, Jawa Barat 68,80, Jawa Tengah 68,78, Nusa Tenggara Barat hanya 64,31, Nusa Tenggara Timur 62,26, dan Kalimantan Barat 64,89. Fakta lainnya juga membuktikan, pada tahun 2015 di antara 9,7 juta penduduk Jakarta yang tergolong miskin cuma 368.000 orang (3,79%), sedangkan yang masih buta huruf tinggal 167.810 orang (1,73%) saja. 

IPM merupakan tolok ukur kuantitatif tentang sejauh mana masyarakat mendapatkan akses hasil pembangunan dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Ada tiga dimensi dasar pengukuran IPM yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pemerintah suatu daerah dalam membangun kualitas hidup masyarakatnya. Semakin tinggi angka IPM daerahnya berarti semakin berkualitas kehidupan masyarakatnya.

Sebagai perbandingan, lihatlah data Jawa Timur. Penduduknya 37,4 juta. Sebanyak 4,7 juta orang (12,56%) di antaranya tergolong miskin. Penduduknya yang masih buta huruf 10.846.000 orang (29%). Bayangkan! Ini sungguh menyedihkan. Bandingkan pula dengan Jawa Barat. Daerah tetangga Jakarta ini berpenduduk 43 juta jiwa (tahun 2010). Tahun lalu 4,4 juta (10,23%) penduduknya tergolong miskin. Masih ada 3.323.900 (7,73%) penduduknya yang masih buta huruf. Bayangkan! Ini sungguh tragis. Dapat kita perkirakan nasib daerah-daerah yang sangat jauh dari Pulau Jawa.

Bila para penguasa parpol-parpol besar di Jakarta itu menyadari keadaan yang sangat timpang ini, seharusnya mereka cepat sadar untuk tidak menyeret-nyeret para pemimpin bagus di daerah-daerah ke Jakarta untuk bertarung dengan Ahok dalam Pilkada tahun depan. Lagi pula yang akan mengadakan Pilkada satu-dua tahun lagi bukan hanya Jakarta. Kita yakin sekali, masyarakat Jawa Timur niscaya membutuhkan Gubernur baru nanti sekelas Risma. Masyarakat Jawa Barat pun pasti membutuhkan Gubernur baru kelak sekelas Emil.

Melalui media ini kita mengimbau dan sangat mengharapkan, agar semua pihak, terutama para petinggi di DPP parpol-parpol di Jakarta, harus sadar bahwa Indonesia bukan Jakarta saja. Bukan Jakarta belaka yang membutuhkan pemimpin (kepala daerah) yang jujur, tulus, pintar, dan tegas. Bukan hanya warga Jakarta yang berhak menikmati berbagai fasilitas umum dengan mudah dan murah, bahkan gratis. Bukan hanya orang Jakarta yang boleh maju dan makmur. Semua warga negara ini di manapun berada berhak lepas dari penjajahan dan belenggu keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan, termasuk buta aksara. Setiap warga berhak penuh hidup merdeka, aman, nyaman, dan sejahtera. “Gula” pembangunan harus ditaburkan secara adil dan merata ke semua daerah di ke-34 provinsi.  Dengan demikian, arus urbanisasi ke kota megapolitan dan kota-kota metropolitan dapat direm, bahkan dihentikan. ***           

Penulis adalah dosen Prodi Jurnalistik, Fikom Unpad dan mantan wartawan

Editor : Trisno S Sutanto