Indonesia Darurat SDM Terampil

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyatakan Indonesia saat ini dalam keadaan darurat sumber daya manusia karena kekurangan tenaga kerja profesional yang memiliki keterampilan dan kompetensi kerja serta berdaya saing tinggi dalam pasar kerja.

"Kebijakan peningkatan SDM Indonesia masih berkutat pada wajib belajar enam tahun hingga sembilan tahun. Padahal hal ini tidak akan mampu meningkatkan kompetensi kerja SDM Indonesia dalam menyongsong AEC 2015," kata Menakertrans dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (30/10).

Muhaimin mengatakan bahwa pada era dibukanya pasar barang dan jasa tingkat Asean, yang disebut dengan Asean Economic Community (AEC) 2015, maka keluar-masuknya tenaga kerja antarnegara Asean tidak terbendung lagi untuk saling berkompetisi merebut lapangan pekerjaan.

"Bagi tenaga kerja dari negara AEC yang memiliki kompetensi kerja yang lebih tinggi daripada anggota lainnya tentunya akan memiliki kesempatan lebih luas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi di dalam AEC. Ini yang harus diwaspadai SDM Indonesia setahun ke depan," kata Muhaimin.

Muhaimin mengatakan bahwa pendidikan apabila tidak disertai kompetensi yang memadai, dapat "dikalahkan" oleh tenaga kerja yang terampil dan terlatih sekalipun hanya memiliki ijazah jenjang pendidikan lebih rendah.

"Kondisinya sedang darurat, tenaga kerja terlatih jauh lebih utama dibandingkan dengan tenaga kerja terdidik. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga pelatihan dan peningkatan kualitas kurikulum pelatihan yang lebih penting ketimbang lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan yang belum siap kerja," kata Muhaimin.

Tenaga kerja yang lebih terlatih dinilai akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi di dunia kerja dan dunia usaha sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, dan kualitas hidupnya.

Berdasarkan data BPS Februari 2013 dari jumlah angkatan kerja sebanyak 121,19 juta sebagian besar didominasi lulusan SD ke bawah sebanyak 56, 67 juta (46,7 persen), SMP 22,1 juta (18.25 persen), SLTA 11,03 juta (9,10 persen), Diploma 3,41 juta (2,81 persen), dan lulusan universitas 8,36 juta (6,90 persen).

Posisi Indonesia dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2012 berada pada posisi 121 dari 187 negara.

Posisi daya saing Indonesia tahun 2012 berada pada peringkat ke-50 dari 144 negara, atau menurun lima tingkat dari posisi setahun sebelumnya.

Untuk mengatasi masalah minimnya SDM berkualitas tersebut, Muhaimin mengaku telah melakukan koordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Perindusterian untuk mencari terobosan yang dapat segera terwujud dalam waktu singkat.

"Pemerintah terus mencari terobosan lain untuk mendukung efektivitas program `link and match`, peningkatan kompetensi kerja lulusan pendidikan, serta memastikan terserapnya lulusan pendidikan dalam dunia kerja dan industri dalam jumlah yang besar," kata Muhaimin.

Guna menjembatani dan mempermudah titik temu antara para pencari kerja dan perusahaan pemberi kerja, Pemerintah mendorong terselenggaranya pameran bursa kerja (job fair) di berbagai daerah untuk membantu para pencari kerja dalam menemukan lowongan kerja yang sesuai dengan bakat, minat, dan keterampilannya dengan cara yang lebih mudah dan murah.

Di bidang pelatihan, Pemerintah menyediakan fasilitas dan program pelatihan kerja yang tersedia di Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia dimana para pencari kerja dan pengangguran dapat berlatih dan belajar kembali untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi kerja yang sesuai dan dibutuhkan oleh pasar kerja dan industri.

"Para pencari kerja dan pengangguran harus memanfaatkan fasilitas pelatihan kerja di berbagai daerah agar siap bekerja dan cepat diserap oleh pasar kerja dan industri," kata Muhaimin.

Pada tahun 2013, Kemnakertrans menyediakan berbagai program pelatihan keterampilan dan kompetensi kerja secara gratis dengan kapasitas 162.017 orang peserta, meningkat dibanding peserta pelatihan tahun 2012 yang berjumlah 154.958 orang peserta.

Program tersebut tersebar di 13 BLK UPTP milik Kemnakertrans dan 252 BLK UPTD milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia dengan jumlah instruktur yang mencapai 3.132 orang. (Ant)