Indonesia Dorong ASEAN Lakukan Aksi pada Krisis di Myanmar

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM- Indonesia mendorong tetangga di Asia Tenggara untuk menyetujui rencana aksi atas kudeta Myanmar yang akan meminta junta mengadakan pemilihan, dengan pengawas untuk memastikan mereka adil dan inklusif, kata tiga sumber yang mengetahui langkah tersebut.

Proposal dari Indonesaia sebagai negara terbesar di regional itu berbeda dengan tuntutan publik para pengunjuk rasa dan beberapa negara Barat untuk segera membebaskan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, dan pengakuan atas hasil Pemilu 8 November yang dimenangkan partainya (NLD) secara telak.

Dua pejabat senior, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan kepada Reuters bahwa solusi yang dipimpin secara diplomatis harus fokus pada mencegah pertumpahan darah dan membantu militer menghormati komitmennya untuk mengadakan pemilihan baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang.

Para pengunjuk rasa mencemooh jani junta militer tentang pemilihan umum baru, dengan mengatakan militer harus mengakui pemilihan yang diadakan tahun lalu. Tentara melancarkan kudeta setelah komisi pemilihan menolak tuduhan penipuannya dalam pemilihan November. Namun sejauh ini junta belum memberikan jadwal pemungutan suara baru.

Dewan Keamanan PBB, China, Uni Eropa dan Amerika Serikat, antara lain, telah mendesak Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk membantu menengahi krisis tersebut.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, bertemu Menlu Brunei Darussalam, Dato Erywan, pada 17 Februari 2021. (Foto: dok. Kemenlu)

Usul Dialog dengan Junta Militer

Rencana Indonesia juga meminta ASEAN untuk memfasilitasi dialog antara junta dan pengunjuk rasa, menurut kedua pejabat tersebut, dan sumber ketiga yang mengetahui hal itu.

Seorang juru bicara kementerian luar negeri Indonesia menolak untuk mengomentari proposal tersebut, mengatakan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, "akan membuat pengumuman setelah dia menyelesaikan konsultasi dengan menteri luar negeri ASEAN lainnya".

Retno telah melakukan perjalanan ke seluruh Asia Tenggara untuk menggalang dukungan di antara keanggotaan ASEAN yang berbeda untuk pertemuan puncak khusus para menteri luar negeri tentang krisis Myanmar.

Proposal Indonesia mendapat dukungan kuat dari beberapa negara ASEAN, tetapi upaya diplomatik yang sedang berlangsung masih menantang, kata ketiga sumber tersebut.

Pengunjuk rasa anti kudeta menginjak poster dengan gambar seorang tentara dan tanda Burma bertuliskan "teroris bersenjata" terpampang di sebuah jalan di Yangon, Myanmar, hari Senin (22/2). (Foto:  AP)

Pendekatan Kekeluargaan

ASEAN mengambilan keputusan konsensus. Namun anggotanya cukup beragam mulai dari Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, hingga negara dengan satu partai komunis Vietnam dan Laos, satu monarki absolut terakhir di dunia, Brunei Darussalam. Myanmar juga menjadi anggota ASEAN, termasuk Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Salah satu pejabat senior mengatakan mengecam kudeta itu mudah, tetapi kemajuan konkret bergantung pada keterlibatan dengan militer, tugas yang paling baik dilakukan ASEAN, mengingat kedudukan dan hubungannya di kawasan Asia Tenggara. "Ini adalah keluarga kami jadi pendekatan kami akan berbeda," tambah pejabat itu.

Pasukan keamanan polisi membentuk barisan untuk memblokir jalan di dekat kedutaan besar Amerika Serikat di Yangon, Myanmar, hari Senin (22/2). (Foto AP)

KTT Khusus ASEAN

Kedua pejabat senior, dan seorang diplomat regional, mengatakan kepada Reuters bahwa beberapa negara ASEAN dan negara Indo-Pasifik terlibat dalam pembicaraan "jalur belakang" dengan beberapa pejabat junta, mendesak kompromi dan tidak ada pengulangan tindakan keras berdarah di masa lalu terhadap perbedaan pendapat.

"Pesan yang ingin kami kirim ke Myanmar adalah Anda menghadapi situasi yang berbeda dengan masa lalu," kata pejabat senior itu.

Tetapi membujuk Myanmar untuk berpartisipasi dalam KTT khusus ASEAN yang diusulkan terbukti sulit, kata dua pejabat senior itu. Awalnya, mereka menolak undangan dari ketua ASEAN, Brunei Darussalam, dengan mengatakan kudeta bisa dibahas pada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN yang dijadwalkan pada Agustus.

Juru bicara pemerintah Myanmar dan menteri luar negerinya tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Salah satu kemungkinan kompromi adalah mengadakan pertemuan puncak di sekretariat ASEAN di Jakarta, dan tidak secara eksplisit mengatakan itu tentang Myanmar, kata kedua pejabat itu.

Sangat penting bagi ASEAN untuk bertindak tegas terhadap Myanmar, kata Dewi Fortuna Anwar, seorang analis kebijakan luar negeri yang berbasis di Jakarta. "Jika ASEAN tidak berbuat apa-apa, kredibilitasnya akan hilang," katanya. "Klaimnya atas sentralitas di Indo-Pasifik akan ditolak." (Reuters)

Editor : Sabar Subekti