Indonesia Dorong KTT ASEAN Bahas Pemberantasan Perdagangan Manusia

LABUHAN BAJO, SATUHARAPAN.COM-Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulu sampai ke hilir. Untuk itu, pada pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo tahun 2023 ini, Indonesia akan mengusung isu pemberantasan perdagangan manusia untuk dibahas bersama negara-negara anggota ASEAN.

“Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulunya sampai ke hilir. Saya ulangi, harus diberantas tuntas sehingga dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi,” lata Presiden dalam konferensi pers di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Senin, 8 Mei 2023.

Urgensi pembahasan soal perdagangan manusia adalah karena rakyat ASEAN merupakan korbannya dan sebagian besarnya merupakan warga negara Indonesia (WNI). Mereka umumnya terkena penipuan secara daring atau online scams.

“Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI kita,” imbuhnya.

Baru-baru ini, pemerintah Indonesia telah menyelamatkan 20 WNI korban perdagangan manusia dari Myanmar. Menurut Kepala Negara, penyelamatan para WNI tersebut tidak mudah karena lokasinya yang berada di wilayah konflik.

“Juga pada 5 Mei yang lalu otoritas Filipina dan perwakilan negara lainnya, termasuk Indonesia juga telah berhasil menyelamatkan 1.048 orang dari 10 negara dan 143 di antar mereka adalah dari Indonesia,” ungkapnya.

Masalah Myanmar

Presiden Joko Widodo kembali menegaskan agar kekerasan di Myanmar segera dihentikan. Menurut dia, situasi di Myanmar saat ini tidak membuat pihak mana pun menang dan hanya membuat rakyat menjadi korban.

“Rakyat yang akan menjadi korban karena kondisi ini tidak akan membuat siapa pun menang. Saya mengajak marilah kita duduk bersama, ciptakan ruang dialog untuk mencari solusi bersama,” kata Jokowi.

Untuk itu, keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini akan terus mendorong implementasi dari lima poin kesepakatan atau “Five-Point Consensus”. Salah satu poin dalam kesepakatan tersebut adalah berkaitan dengan bantuan kemanusiaan.

Editor : Sabar Subekti