Indonesia Dukung APEC dalam Inklusivitas di Era Digital

PORT MORESBY, SATUHARAPAN.COM – Mewakili Menteri Perdagangan RI, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo, menyambut baik berbagai inisiatif APEC dan menekankan pentingnya unsur inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi.

“Perkembangan internet dan teknologi digital telah banyak mengubah pola aktivitas global, termasuk perdagangan. Kita ingin seluruh masyarakat Indonesia mendapat manfaat ekonomi sebesar-besarnya karena perubahan tersebut dapat mendorong pemerataan kesejahteraan,” tegas Iman seusai pertemuan seperti dilansir hari Sabtu (26/5).

Pertemuan para Menteri Perdagangan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) selama dua hari, pada 25-26 Mei 2018 di Port Moresby, Papua Nugini, menghasilkan beberapa kesepakatan.

Kesepakatan tersebut di antaranya, perluasan akses bagi partisipasi semua lapisan masyarakat Asia Pasifik dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan; optimalisasi pemanfaatan teknologi digital; internasionalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); penguatan konektivitas di seluruh kawasan; serta penciptaan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Papua Nugini sebagai tuan rumah APEC 2018 mengusung tema “Harnessing Inclusive Opportunities, Embracing the Digital Future”. Dalam pertemuan, para Menteri Perdagangan menekankan fokus APEC tahun ini terutama pasca disepakatinya APEC Action Agenda on Advancing Economic, Financial and Social Inclusion; APEC Framework on Cross-border E-Commerce Facilitation; dan APEC Internet and the Digital Economy Road-Map oleh para Pemimpin APEC tahun lalu.

Perekonomian digital membawa peluang sekaligus tantangan bagi seluruh ekonomi APEC, tidak terkecuali Indonesia.

“Indonesia menyadari betul fenomena ekonomi berbasis digital saat ini. Ke depan, kita tidak ingin terlena dan justru akan menyiapkan berbagai kebijakan yang menguntungkan, sekaligus memberi kepastian dan keamanan,” ujar Iman.

Ia menambahkan dalam hal ini, UMKM Indonesia dan platform e-commerce memegang peranan penting.

“UMKM mewakili hampir 99 persen pelaku bisnis Indonesia saat ini. Melalui insentif yang tepat, misalnya fasilitasi aktivitas e-commerce yang saat ini berkembang pesat, UMKM kita akan mampu meningkatkan daya saing dan menembus pasar global secara maksimal,” katanya.

Di samping isu digital dan inklusivitas, dalam hal perdagangan, APEC juga terus mempercepat langkah mencapai Bogor Goals 2020, mendorong integrasi ekonomi regional dan konektivitas kawasan Asia Pasifik.

Tahun 2020 akan menjadi momen penting bagi APEC. Berangkat dari kesepakatan 26 tahun lalu di Bogor, prioritas besar APEC adalah mengurangi berbagai hambatan perdagangan dan investasi.

Fase pertama untuk ekonomi maju telah dilewati di tahun 2010. Dua tahun dari sekarang, capaian di ekonomi berkembang harus dapat melengkapi keberhasilan APEC untuk menciptakan perdagangan dan investasi yang terbuka dan bebas di Asia Pasifik. Untuk itu, para Menteri  Perdagangan APEC mendorong penyelesaian reviu capaian Bogor Goals untuk dilaporkan kepada para Pemimpin Ekonomi APEC di pertemuan akhir tahun ini.

Capaian APEC selama ini juga akan menjadi dasar penetapan visi APEC pasca-2020 yang dimotori oleh perwakilan 21 ekonomi APEC yang tergabung dalam APEC Vision Group.

Integrasi ekonomi regional juga terus didorong oleh para Menteri Perdagangan APEC. Salah satu topik yang terus bergulir saat ini adalah rencana realisasi Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP).

APEC sebagai inkubator bagi FTAAP tengah mengakselerasi program kerja di beberapa area, seperti tarif, hambatan nontarif, surat keterangan asal, jasa, investasi, perdagangan digital, dan UMKM. FTAAP berambisi mewujudkan kerja sama yang komprehensif dan berkualitas tinggi juga mendorong berbagai inisiatif peningkatan kapasitas di APEC, khususnya bagi ekonomi berkembang.

APEC berkomitmen melanjutkan pula pekerjaan yang merupakan implementasi beberapa kesepakatan yang menjadi panduan kerja, seperti konektivitas melalui APEC Connectivity Blueprint for 2015-2025, partisipasi ekonomi APEC dalam rantai nilai global, dan peningkatan daya saing sektor jasa melalui APEC Services Competitiveness Roadmap for 2016-2025.

“Keterhubungan rantai pasok dan pembangunan infrastruktur yang didorong di APEC tentu saja sangat sejalan dengan visi Pemerintah Indonesia saat ini. Tidak hanya itu, para Menteri Perdagangan juga sepakat mendorong partisipasi ekonomi APEC, khususnya ekonomi berkembang, dalam rantai nilai global. Semuanya itu akan berkontribusi terhadap kuatnya daya saing ekonomi kawasan Asia Pasifik,” kata Iman.

Sekilas Mengenai APEC

Terbentuk pada 1989, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) adalah forum kerja sama 21 Ekonomi di lingkar Samudera Pasifik. Kegiatan utama di APEC meliputi kerja sama perdagangan dan investasi, serta kerja sama ekonomi lainnya untuk mendorong perdagangan dan investasi di antara sesama ekonomi anggotanya.

Ekonomi anggota APEC terdiri dari Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Kanada, Chile, Tiongkok, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Kerja sama APEC bersifat nonpolitis dan bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di Asia Pasifik.

Data APEC Policy Support Unit menunjukkan bahwa pada tahun 2016 anggota ekonomi APEC mewakili 39 persen penduduk dunia (2,9 miliar), 47 persen perdagangan barang dan jasa global (USD 20 triliun), dan 60 persen dari total riil PDB dunia (USD 45 miliar).(PR)