Indonesia Hindari Kegaduhan Penyelesaian Masalah Rohingya

YOGYAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, mengatakan Pemerintah Indonesia menempuh upaya diplomasi dengan pendekatan konstruktif serta menghindari kegaduhan dalam membantu menyelesaikan krisis Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

"Diplomasi dilakukan secara hati-hati dan tidak menimbulkan kegaduhan," kata Menteri Retno dalam orasinya sebagai penerima Anugerah Hamengku Buwono IX dalam Dies Natalis ke-67 UGM di Bangsal Srimanganti Keraton Yogyakarta, hari Jumat (30/12) malam.

Menurut Retno, diplomasi dengan pendekatan yang konstruktif dan iklusif terbukti lebih efektif dalam upaya membantu penyelesaian konflik di Myanmar. Apalagi isu tersebut sangat sensitif serta menyangkut kedaulatan Myanmar dalam menentukan kebijakan negaranya.

"Kami tidak menggunakan `microphone diplomacy` dalam membantu menangani isu di Negara Bagian Rakhine," kata dia.

Oleh sebab itu, kata dia, pada saat negara-negara lain banyak memilih menghujat secara keras terhadap setiap perkembangan isu di Rohingya, maka Indonesia lebih memilih menempuh upaya diplomasi melalui komunikasi secara langsung dengan Konselor Negara Myanmar Aung San Suu Kyi di Naypidaw, Myanmar sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

"Saya adalah menteri luar negeri pertama yang diterima Aung San Suu Kyi. Kami duduk bersama empat mata. Saya mengumpamakan pertemuan kami sebagai pertemuan knee to knee karena saking dekatnya tanpa meja penghalang," kata Retno.

Berkat pertemuan yang dekat itu, Retno merasa lebih mudah melakukan diplomasi dengan memberikan berbagai masukan dan usulan kepada Aung San Suu Kyi untuk segera memperbaiki situasi krisis Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

"Kami banyak berbicara mengenai situasi yang dihadapi Myanmar saat ini," kata dia.

Selain menyetujui masukan-masukan dari Pemerintah Indonesia yang disampaikan secara langsung, menurut dia, Pemerintah Myanmar bahkan mengapresiasi upaya yang ditempuh Indonesia melalui komunikasi intens dalam membantu memecahkan persoalan di negaranya.

Masukan yang disetujui Pemerintah Myamar di antaranya terkait usulan penyelenggaraan ASEAN Foreign Ministers Retreat yang akhirnya terselenggara pada 19 Desember di Yangon. Dalam pertemuan para menteri luar negeri itu, Indonesia mengusulkan segera dibuka akses bantuan kemanusiaan serta akses media secara bertahap dan terbatas di Myanmar.

"Kami juga meminta Myanmar memberikan update informasi mengenai penanganan isu Rohingya kepada wartawan dan usulan itu ditanggapi positif," kata dia.

Retno mengatakan, misi yang ditempuh Pemerintah Indonesia untuk ikut memecahkan masalah konflik di Rohingya, tidak lain merupakan amanat konstitusi bahwa Indonesia harus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.

"Kami juga ingin memberikan contoh bahwa umat Buddha hidup secara damai dengan umat Islam di Indonesia," kata dia.(Ant)

Editor : Eben E. Siadari