Indonesia Ingin Laut China Selatan Zona Damai

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan menginginkan Laut China Selatan yang saat ini disengketakan sejumlah negara, bisa menjadi daerah yang stabil dan zona damai.

"Indonesia tak terlibat sengketa, namun sebagai bagian dari kerja sama multilateral ingin daerah itu menjadi daerah stabil, zona damai, dan daerah bebas berlayar," kata Menhan Purnomo Yusgiantoro usai menerima kunjungan Wakil Komisi Pusat Militer Tiongkok, Jenderal Fan Changlong, di Jakarta, Kamis (24/7).

Dalam pertemuan dengan Jenderal Fan Changlong itu sempat dibahas perihal eskalasi konflik di Laut China Selatan dan di Laut China Timur. 

Laut China Selatan saat ini disengketakan Tiongkok dan sejumlah negara Asean seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunie Darussalam.

Namun, Menhan meminta kepada Jenderal Fan Changlong, yang merupakan pimpinan militer tertinggi di Tiongkok itu, agar wilayah Laut China Selatan menjadi daerah yang stabil, zona damai dan kebebasan berlayar.

"Banyak kapal niaga yang membawa komoditas untuk Asia Timur, melintasi kawasan ini," katanya.

Saat ini Indonesia berupaya menelurkan gagasan itu dalam `Code of Conduct`. "Kita harapkan bisa selesai dan dipegang negara-negara yang bersengketa di sana agar Laut China Selatan digaransi sebagai zona damai dan bebas berlayar," katanya.

Pada pertemuan itu, Menhan juga menyarankan Tiongkok untuk berunding dengan Jepang terkait konflik yang kembali menegang antarkedua negara. 

"Kita tak ingin terjadi peningkatan konflik di dua negara terbesar di Asia itu. Hal itu jelas akan mengganggu keamanan di Asia Pasifik," kata Menhan.

Wakil Komisi Pusat Militer Tiongkok yang jabatannya setara wakil presiden itu umumnya membahas mengenai kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dalam bidang pertahanan. Dalam setahun, kedua negara melakukan kerjasama rutin sebanyak tujuh kali, baik itu pertemuan setingkat menteri, wakil menteri, pertemuan strategis pertahanan, industri pertahanan, perwira tinggi AD, perwira tinggi AL, dan perwira tinggi AU.

Fan, kata Menhan, berharap kerja sama kedua negara tak hanya terjadi di level atas. "Mereka juga menginginkan ada kerjasama `people to people` di jajaran perwira menengah," kata Menhan. 

Kerja sama itu amat penting untuk memberikan pengalaman internasional bagi prajurit Indonesia dan Tiongkok.

Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Tiongkok Jenderal Fan Changlong mengunjungi Indonesia untuk mempererat dan meningkatkan hubungan baik dan kerja sama pertahanan kedua negara.

Rangkaiannya diawali dengan kunjungan kehormatan kepada Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antara kedua delegasi membahas berbagai perkembangan kerja sama pertahanan Indonesia dan Tiongkok.

Usai melaksanakan pertemuan bilateral antara delegasi kedua negara, Jenderal Fan Changlong dijadwalkan diterima Wakil Presiden Boediono dan melanjutkan kunjungan kehormatan kepada Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Markas Besar TNI di Cilangkap.

Jenderal Fan Changlong juga dijadwalkan mengunjungi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) di Sentul pada Jumat (25/7) sebelum kembali ke Beijing pada hari yang sama.

Kerja sama pertahanan Indonesia dan Tiongkok ditandai dengan penandatangan kesepakatan kerja sama bidang pertahanan antara kedua negara pada 7 November 2007. Sejak itu kedua negara telah mengembangkan kerja sama pertahanan mulai dari saling kunjung pejabat tinggi kementerian pertahanan, pejabat tinggi Angkatan Bersenjata, pertukaran perwira, dan latihan bersama antarpasukan khusus TNI dan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok.

Indonesia dan Tiongkok telah menjalin kerja sama untuk industri pertahanan, antara lain produksi bersama peluru kendali C-705 yang akan digunakan pada kapal cepat rudal TNI Angkatan Laut.

Komisi Militer Pusat merupakan salah satu badan penting dalam organisasi Partai Komunis Tiongkok, yang langsung dipimpin Ketua Partai Komunis yang juga Presiden Tiongkok kini Xi Jinping, sebagai panglima tertinggi.

Komisi Militer Pusat membawahi Kementerian Pertahanan dan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok.(Ant)

Editor : Bayu Probo