Indonesia Targetkan 2.000 Desa Mandiri Pada 2019

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan ada sekitar 2.000 desa mandiri pada tahun 2019 mendatang.

"Kita menargetkan pada tahun 2019 mendatang ada sekitar 2.000 desa mandiri, sesuai dengan rencana pembangunan nasional kita," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil dalam acara peluncuran Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2014 di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (20/10).

Sofyan Djalil menyatakan, pembangunan desa memiliki posisi yang strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, sekaligus tertuang dalam Nawacita ketiga Presiden Joko Widodo, yakni membangun bangsa dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka kesatuan.

"Untuk mendorong Nawacita tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 telah mengamanatkan sasaran pembangunan desa untuk mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa," ujar dia.

Untuk mencapai target dalam RPJMN tersebut, Sofyan menekankan pentingnya IPD yang bisa menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan desa.

"Selaku ketua tim pengarah, saya ingin menggarisbawahi tentang pentingnya penyusunan IPD dalam upaya pencapaian target sasaran pembangunan pedesaan sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019," ucapnya.

Dalam penyusunan IPD, Kementerian PPN turut menggandeng Badan Pusat Statistik dalam mengklasifikasikan tingkat perkembangan desa menjadi desa tertinggal, desa berkembang, dan desa mandiri.

Dalam IPD tersebut, tercatat dari 74.093 desa di Indonesia, sebanyak 20.167 tergolong desa tertinggal, 51.022 tergolong desa berkembang, dan 2.904 tergolong desa mandiri.

Dalam IPD tersebut diketahui, jumlah desa tertinggal yang paling banyak berada di wilayah Papua dengan jumlah 6.139 desa, dan paling sedikit di wilayah Jawa dan Bali sebanyak 674 desa.

"Sedangkan desa mandiri, paling banyak berada di wilayah Jawa dan Bali, sejumlah 2.253 desa dan paling sedikit berada di wilayah Papua, yaitu hanya enam desa," ucapnya.

Karena itu, Sofyan mengimbau kementerian dan lembaga (K/L) yang tergabung dalam rencana pembangunan desa agar mengacu pada IPD tahun 2014, sehingga percepatan pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019 sebanyak 2.000 desa mandiri dan pengentasan 5.000 desa tertinggal dapat tercapai.

Data potensi desa yang digunakan dalam IPD, dirilis oleh Badan Pusat Statistik setiap tiga tahun sekali. Untuk itu, Sofyan mengharapkan penyempurnaan data Potensi Desa, karena sangat diperlukan sehingga IPD dapat mencakup perkembangan desa dengan lebih komprehensif.

"Ke depan, Indeks Pembangunan Desa ini perlu terus disempurnakan seiring dengan penyempurnaan indikator yang tercantum dalam pendataan potensi desa untuk lebih menggambarkan kondisi desa yang sesungguhnya. Berbagai masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan," katanya.

Dari informasi yang dihimpun Antara, IPD adalah indeks komposit yang disusun menggunakan 5 dimensi, 12 variabel, dan 42 indikator kuantitatif untuk menggambarkan sedekat mungkin pelayanan minimal di desa, dengan ruang lingkup meliputi kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta kelembagaan desa yang berkelanjutan.

Indeks ini disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menggunakan data Potensi Desa 2014 sebagai rujukan indikator-indikator utama penyusun indeks yang kemudian disinkronkan dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 sebagai rujukan standar untuk jumlah desa teregistrasi di Indonesia.

IPD sendiri disusun sebagai alat atau instrumen yang memberikan informasi bagi pelaku pembangunan desa baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa, agar dapat melakukan intervensi kebijakan yang tepat sebagai upaya pengungkit perkembangan desanya.

Selain itu, juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pembangunan desa dalam rangka pencapaian sasaran atau target RPJMN 2015-2019. (Ant)