Industri Senjata Myanmar Tumbuh Pesat, Dibantu Perusahaan dari 13 Negara

YANGON, SATUHARAPAN.COM - Perusahaan dari setidaknya 13 negara telah membantu Myanmar membangun kapasitasnya untuk memproduksi senjata yang digunakan untuk melakukan kekejaman setelah pengambilalihan militer tahun 2021, demikian temuan pakar internasional independen.

Laporan yang dirilis Senin oleh Dewan Penasihat Khusus untuk Myanmar merinci bagaimana negara itu telah meningkatkan produksi senjata sejak tentara merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021, yang memicu gerakan oposisi massal publik.

Pengambilalihan tentara dari para pemimpin sipil terpilih membalikkan hampir satu dekade kemajuan menuju demokrasi setelah 50 tahun pemerintahan militer. Setelah pasukan keamanan menggunakan kekuatan mematikan terhadap demonstran damai, penentang kekuasaan militer mengangkat senjata. Beberapa pakar PBB menggolongkan situasi tersebut sebagai perang saudara.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik telah mendokumentasikan lebih dari 2.700 kematian warga sipil dalam kekerasan tersebut, termasuk 277 anak-anak, sementara lebih dari 13.000 orang telah ditahan. Jumlah sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi.

Perusahaan di Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan Timur Tengah mendukung rantai pasokan militer, kata laporan itu, mendesak bisnis tersebut untuk memastikan mereka tidak memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia.

Pertumbuhan industri senjata dalam negeri terjadi karena beberapa negara telah memberlakukan embargo senjata atau sanksi terhadap individu dan perusahaan yang terlibat dalam perdagangan atau pembuatan senjata.

Pada bulan Oktober, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap Aung Moe Myint, seorang pengusaha yang dekat dengan tentara yang katanya memfasilitasi kesepakatan senjata atas namanya. Saudaranya, Hlaing Moe Myint, dan perusahaan perdagangan yang mereka dirikan, Dynasty International Company Ltd., juga menjadi sasaran. Salah satu direkturnya, Myo Thitsar, juga ditunjuk untuk dikenai sanksi.

Pada bulan November, AS memberlakukan sanksi terhadap pemasok pesawat untuk militer, mengutip serangan udara mematikan terhadap warga sipil.

Myanmar tidak memiliki pembuat senjata swasta, jadi perusahaan semacam itu dijalankan oleh Kementerian Pertahanan dan Direktorat Industri Pertahanan, kata laporan itu.

Pabrik lokal masih dapat memanfaatkan teknologi berlisensi dan rantai pasokan luar negeri, dukungan teknis dan dukungan lainnya, terkadang dengan mengirimkan peralatan ke Singapura dan Taiwan untuk peningkatan dan pemeliharaan, katanya.

Dalam sebuah pernyataan, pakar dewan, Chris Sidoti, mendesak agar pemerintah menyelidiki dan bila dibenarkan memulai tindakan terhadap perusahaan yang memungkinkan militer Myanmar membuat senjata yang digunakan dalam “serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil.”

“Perusahaan asing yang mendapat untung dari penderitaan rakyat Myanmar harus dimintai pertanggungjawaban,” kata Sidoti, seorang pengacara hak asasi manusia dan anggota Misi Pencari Fakta PBB di Myanmar dari 2017 hingga 2019.

Sebuah laporan tahun lalu oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menguraikan beberapa tautan tersebut, menyebutkan nama perusahaan di Rusia, China, Ukraina, Israel, Singapura, dan Filipina.

Faktor utama yang mendorong peningkatan industri pembuatan senjata dalam negeri adalah risiko impor senjata, pesawat militer, dan persenjataan lainnya akan terputus oleh embargo atau sanksi. Tentara sekarang mandiri dalam membuat senjata kecil dan senjata ringan, kata laporan itu.

Kapasitas pembuatan senjata Myanmar mencakup berbagai macam barang mulai dari senapan serbu dan senapan mesin hingga mortir, senjata anti-tank dan anti-pesawat, rudal dan peluncur rudal serta artileri dan sistem pertahanan udara, katanya.

Ranjau darat dan ranjau laut adalah beberapa produk lain yang dibuat di Myanmar, kata laporan itu, mengutip orang-orang yang telah bekerja di industri tersebut dan juga foto senjata yang dipajang di pameran pertahanan dan keamanan di Bangkok yang memamerkan produk semacam itu.

Pabrik senjata, yang dikenal sebagai “KaPaSa,” singkatan dari nama lokal untuk Direktorat Industri Pertahanan, menggunakan komponen seperti sekering, pembidik optik, dan tutup peledak yang diimpor dari India dan China. Mereka juga memiliki kontrol numerik komputer, atau CNC, mesin untuk milling, grinding dan fungsi lainnya yang dibuat di Austria, Jerman, Jepang, Taiwan dan Amerika Serikat, kata laporan itu.

Jumlah pasti dari pabrik tersebut tidak jelas tetapi analisis citra satelit dan informasi lainnya telah mengidentifikasi lusinan fasilitas tersebut.

Sebagian besar teknologi yang digunakan dalam industri pembuatan senjata dialihkan untuk penggunaan sipil sebelum militer mengambil kendali, menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis.

Tetapi penelitian lebih lanjut diperlukan pada jaringan pemasok yang kompleks, pemberi lisensi teknologi dan rincian lain dari pembuatan senjata, kata laporan itu.

Myanmar telah mengalami puluhan tahun konflik bersenjata antara pemerintah pusat dan etnis minoritas yang mencari otonomi lebih besar, sebagian besar di wilayah perbatasan. (AP)

Editor : Sabar Subekti