INFID: Organisasi Masyarakat Sipil Mutlak Dilibatkan Dalam Perencanaan Pembangunan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Direktur INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) Sugeng Bahagijo pelibatan aktif organisasi-organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam perencanaan pembangunan merupakan hal yang mutlak. Karena pemerintah sesungguhnya memiliki beberapa keterbatasan.

“Selama lebih dari sepuluh tahun terakhir telah banyak inisiatif dan temuan-temuan metode maupun cara dari masyarakat sipil yang berhasil menembus kebuntuan pembangunan di lapisan bawah,” kata Sugeng Bahagijo di konferensi “Pembangunan untuk semua: Memperjuangkan Kualitas Pemerintah, Hak Asasi Manusia dan Inklusi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2014 – 2019” pada Selasa (26/11) di Jakarta.

Koalisi aktif dan efektif antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil penting direkat kuat. Koalisi ini perlu digarisbawahi, bukan sebagai suatu koalisi politik, melainkan dalam hal kerja konkret pembangunan.

Ketua Badan Pengurus INFID Johanes Danang Widoyoko mengatakan,“Sebetulnya, ada banyak peluang kerja sama pemerintah dan masyarakat sipil, tapi selama ini kebanyakan isinya politis semua.”

Prinsip-prinsip pembangunannya telah ditetapkan bersama masyarakat dunia di New York pada Mei 2013 lalu. Yakni: pembangunan bagi semua orang (leave no one behind); pembangunan berkelanjutan meski suksesi pemerintahan berlangsung (put sustainibility development at the core); pertumbuhan inklusif dan pekerjaan yang layak (transform economies for jobs and inclusive growth); menciptakan perdamaian, dan kelembagaan publik yang efektif, terbuka, dan akuntabel.

Editor : Bayu Probo