Inggri Hapus Turki dari Daftar Bebas Karantina

ANKARA, SATUHARAPAN.COM-Setelah Ankara mengumumkan bahwa mereka belum mempublikasikan jumlah lengkap kasus COVID-19 positif harian, negara-negara Eropa telah mulai merevisi tindakan pencegahan perjalanan mereka terkait Turki.

Inggris dengan cepat menghapus Turki dari daftar bebas karantina setelah pernyataan Menteri Kesehatan Turki, Fahrettin Koca, bahwa angka resmi hanya mencakup kasus COVID-19 bergejala.

Menteri Transportasi Inggris, Grant Shapps, mengatakan pada 1 Oktober: “Kementerian Kesehatan Turki telah menetapkan jumlah kasus COVID-19 baru dengan cara yang berbeda dengan definisi yang digunakan oleh organisasi internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Eropa. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, jadi kami telah memperbarui penilaian risiko kami untuk negara ini.”

Oleh karena itu, pelancong Turki yang tiba di Inggris dan Skotlandia diwajibkan untuk mengisolasi diri selama dua pekan mulai hari Sabtu (3/10), kata para pejabat ketika mereka memperluas daftar karantina COVID-19 mereka.

Sementara hukuman karena melanggar aturan isolasi diri juga telah ditingkatkan menjadi £ 10.000 (sekitar Rp 190 juta).

Negara Lain Mungkin Mengikuti

Negara-negara Eropa lainnya mungkin akan mengikuti karena khawatir lonjakan besar kasus baru di Turki telah ditutup-tutupi, kata para ahli.

Negara-negara Eropa seperti Belanda dan Irlandia telah menempatkan pelancong yang kembali dari Turki di bawah karantina selama 15 hari, dan tidak mengizinkan masuknya warga negara Turki, kecuali mereka memiliki kewarganegaraan ganda atau izin tinggal.

Sebelum pandemi, Turki menempati peringkat keenam di dunia untuk jumlah wisatawan yang menarik, menurut angka Organisasi Pariwisata Dunia PBB.

Perbedaan Turki dari norma internasional untuk menghitung data COVID-19 telah menciptakan kekhawatiran besar tentang transparansi pemerintah dan pemrosesan data.

Angka COVID-19 resmi Turki telah lama diperdebatkan oleh organisasi medis dan politisi oposisi. Jumlah kasus COVID-19 baru di Turki pada 10 September sekitar 20 kali lebih banyak dari angka resmi, menurut sebuah dokumen yang baru-baru ini diungkapkan oleh anggota parlemen oposisi, Murat Emir.

Menyusul pengumuman Turki, WHO meminta informasi lebih rinci dari Kementerian Kesehatan Turki, dan menyarankan negara tersebut untuk mengisolasi semua kasus positif, baik yang bergejala maupun tanpa gejala, untuk menghentikan penularan secara efektif.

Sudah Dinyatakan Sebelumnya

Asosiasi Medis Turki (TTB) menanggapi pengungkapan Koca dengan merilis pernyataan yang mengatakan, “Kami telah menyatakan ini selama enam bulan. Anda belum menjalankan prosesnya secara transparan. Anda telah menyembunyikan kebenaran. Anda belum mencegah penyebaran penyakit."

Caghan Kizil, ahli ilmu saraf dan genetika di Fakultas Kedokteran Universitas Dresden, mencatat bahwa rute pencegahan non-farmasi utama untuk pandemi adalah mengurangi penularan virus oleh komunitas dengan mengisolasi semua individu yang terinfeksi dan mendokumentasikan semua kasus ini.

“Karena strategi Turki dinyatakan hanya mendokumentasikan kasus COVID yang dirawat di rumah sakit, ini menimbulkan ancaman bagi pengendalian pandemi. Kasus tanpa gejala dapat menyebarkan virus, dan jika orang-orang ini tidak didokumentasikan atau terdaftar secara resmi, penularan virus di komunitas mungkin lebih tinggi daripada yang diantisipasi. Ini akan membutuhkan langkah-langkah bagi negara lain untuk melindungi diri mereka sendiri dan karena itu meninjau kembali peraturan perjalanan mereka ke Turki,” katanya dikutip Arab News.

Editor : Sabar Subekti