Inggris Bakal Dimusuhi di RI Bila Terus Lindungi Benny Wenda

LONDON, SATUHARAPAN.COM - Kebijaksanaan pemerintah Inggris yang memberikan suaka kepada tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Papua, yakni Benny Wenda, pemimpin United Liberation Movement West Papua (ULMWP), lambat atau cepat akan memperkeruh hubungan Inggris dan Indonesia.

Kehadiran Wenda sangat mungkin menjadi batu sandungan bagi kerjasama yang lebih kuat antara London dan Jakarta. Pada kenyataannya, hubungan Indonesia-Inggris telah tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir; khususnya di bidang ekonomi, budaya dan keamanan. 

Namun, jika London terus memberikan rumah yang aman bagi Wenda, mungkin menyebabkan krisis kepercayaan dari pemerintah Indonesia. Hal ini dapat secara signifikan mengganggu rencana London untuk membuat Indonesia menjadi target investasi utama di Asia.

Ini adalah pendapat Muhammad Zulfikar Rakhmat, seorang peneliti dan kandidat Ph.D sekaligus wartawan lepas, yang menuliskan pendapatnya di www.huffingtonpost.com dengan judul "Why the UK's Secrecy Relating to Benny Wenda Colud Be a Boomerang?"

Menurut Muhammad Zulkifar dalam tulisan yang ia buat bersama Media Wahyudi Askar, kandidat Ph.D  pada University of Manchester yang juga Presiden Indonesian Student Association di Inggris, dalam beberapa tahun terakhir, telah ada eskalasi politik di Indonesia berkaitan dengan isu Papua. 

Secara khusus, tampak dari  kegiatan gerakan kemerdekaan Papua, yang diatur oleh Benny Wenda. Menurut Muhammad Zulkifar,  masalah ini bisa memiliki implikasi signifikan bagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris.

Secara luas diketahui bahwa Wenda yang telah diberikan suaka politik oleh pemerintah Inggris sejak tahun 2003. Wenda berkampanye semakin agresif untuk kemerdekaan Papua setelah menerima dukungan dari Dewan Kota Oxford pada tahun 2011.

Menurut Zulfikar, walau pemerintah Indonesia telah mengeluarkan red notice dan perintah penangkapan terhadap Wenda menyusul tuduhan atas beberapa pembunuhan dan penembakan, Wenda masih bebas. Belakangan Jakarta memutuskan untuk mencabut red notice tersebut.

Pada bulan Januari tahun ini, pihak keamanan Indonesia menuduh Wenda terlibat dalam serangan di sebuah kantor polisi di Papua. Meskipun Wenda membantah tuduhan itu, perselisihan antara pemerintah Indonesia dan gerakan Wenda terus berlanjut hingga hari ini.

Sejauh ini, kata Zulfikar, pemerintah di Jakarta belum mengambil langkah-langkah tegas terhadap gerakan kemerdekaan Papua. 

"Kurangnya langkah-langkah proaktif pemerintah telah memicu kritik dari anggota parlemen, yang telah menyatakan berulang kali bahwa kegagalan Jakarta untuk mengadakan dialog dengan gerakan Wenda berpotensi meningkatkan pemberontakan dan kekerasan di Papua," tulis Zulfikar.

kekhawatiran parlemen ini wajar di tengah upaya Indonesia meningkatkan ekonomi dalam negeri dengan mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua. Untuk mencapai hal ini, masalah keamanan menjadi salah satu kendala terbesar; antara lain, telah terjadi peningkatan insiden penembakan terhadap pekerja.  Propaganda semakin kuat bahwa Wenda diyakini benar-benar mengacaukan keamanan di Papua.

Dengan kondisi seperti ini, dialog politik, tak dapat disangkal, adalah satu-satunya pilihan untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui layanan intelijen, pemerintah Indonesia telah berusaha untuk membawa Wenda ke meja diskusi. 

"Namun, inisiatif itu ditolak mentah-mentah oleh Wenda dan ia terus mengkampanyekan kemerdekaan Papua dari markasnya di Inggris, melalui gerakannya, ULMWP." 

Tidak diragukan lagi, tulis Zulfikar, memanasnya situasi politik di Papua, serta peningkatan ketegangan keamanan, tidak hanya merusak stabilitas politik dan keamanan di Indonesia, tetapi juga berpotensi merugikan pemerintah di London. 

Alasannya adalah sebagai berikut.

Pertama, kehadiran Wenda menjadi batu sandungan bagi kerjasama yang lebih kuat antara London dan Jakarta. Pada kenyataannya, hubungan Indonesia-Inggris telah tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir; khususnya di bidang ekonomi, budaya dan keamanan. Namun, jika London terus memberikan rumah yang aman bagi Wenda, mungkin menyebabkan krisis kepercayaan dari pemerintah Indonesia. Hal ini dapat secara signifikan mengganggu rencana London untuk membuat Indonesia menjadi target investasi utama di Asia.

Kedua, kemerdekaan Papua adalah masalah yang sangat sensitif di Indonesia.  Jika Indonesia menafsirkan Inggris mendukung kemerdekaan Papua, itu bisa mengancam investasi UK di negara ini, terutama operasi British Petroleum (BP) di Papua. 

"Sementara sebagian besar kasus kekerasan di Papua terkait dengan perusahaan tambang Amerika Freeport, adalah mungkin publik akan menyalahkan BP sebagai salah satu perusahaan asing yang mengeksploitasi dan merusak sumber daya alam Papua. Jelas, ini akan merugikan Inggris," tulis Zulfikar.

Ketiga, diamnya pemerintah Inggris atas kegiatan politik Wenda di Inggris bisa memicu krisis kepercayaan Indonesia terhadap London.. Tak dapat disangkal, itu akan menjadi bumerang bagi Inggris mengingat, sebelumnya, Indonesia telah memiliki kepercayaan yang kuat di Inggris; khususnya, perannya untuk memajukan sektor pendidikan di negara itu.

"Secara keseluruhan, sangat penting bahwa masalah ini ditangani tidak hanya oleh pemerintah Indonesia, tetapi juga oleh Inggris, yang telah diam pada kegiatan politik Benny Wenda."

"Para pembuat kebijakan di London harus mengakui bahwa masalah Papua sensitif di Indonesia, yang bisa menjadi bumerang bagi Inggris sendiri."

Menurut Zulfikar, dialog politik harus diadakan antara kedua negara, dan harus mencakup Wenda. 

"Jika hal ini tidak dilakukan, situasi ini akan memiliki implikasi negatif jangka panjang, terutama berkaitan dengan keamanan dan pembangunan di Papua."

Editor : Eben E. Siadari