Inggris Larang Masuk Pelaku Kekerasan Pemukim Israel terhadap Palestina

LONDON, SATUHARAPAN.COM-Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron, mengatakan pada hari Kamis (14/12)  bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan pemukim terhadap warga Palestina akan dilarang memasuki Inggris, menyusul rencana serupa yang dikeluarkan oleh Uni Eropa.

Data PBB menunjukkan serangan harian pemukim di Tepi Barat yang diduduki Israel meningkat lebih dari dua kali lipat sejak serangan mematikan kelompok militan Palestina Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel dari Gaza.

“Pemukim ekstremis, dengan menargetkan dan membunuh warga sipil Palestina, merusak keamanan dan stabilitas bagi warga Israel dan Palestina,” kata Cameron di situs media sosial X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

“Israel harus mengambil tindakan yang lebih kuat untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan pemukim dan meminta pertanggungjawaban para pelakunya. Kami melarang mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan pemukim memasuki Inggris untuk memastikan negara kami tidak menjadi rumah bagi orang-orang yang melakukan tindakan intimidasi ini.”

Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri, Andrew Mitchell, mengatakan kepada parlemen bahwa Cameron telah membahas masalah larangan perjalanan dengan rekannya dari Amerika Serikat pekan lalu.

Meskipun banyak perhatian internasional terfokus pada serangan lintas batas dan perang Israel melawan Hamas di Gaza, para pejabat Eropa juga menyatakan keprihatinan yang semakin besar mengenai meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Awal pekan ini Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan dia akan mengusulkan sanksi terhadap pemukim Yahudi yang bertanggung jawab atas kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Borrell tidak mengatakan sanksi apa yang akan dikenakan, namun para pejabat UE mengatakan sanksi tersebut akan mencakup larangan perjalanan ke UE.

Permukiman adalah salah satu isu paling kontroversial dalam konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Mereka dibangun di atas tanah yang direbut Israel pada Perang Timur Tengah tahun 1967, namun Palestina ingin menjadi negara merdeka di masa depan. Praktik-praktik ini dianggap ilegal oleh sebagian besar negara, namun terus berkembang secara konsisten selama bertahun-tahun. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti