Inggris Yakin Indonesia Mampu Dominasi Ekonomi Dunia

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik yakin Indonesia mampu mendominasi perekonomian dunia pada abad ke-21 bersama dengan Tiongkok dan India karena besarnya jumlah populasi di tiga negara tersebut.

"Berdasarkan penelitian di pemerintahan kami, masa depan perekonomian dunia akan didominasi oleh negara dengan populasi terbanyak yang didukung oleh potensi pertumbuhan ekonomi, seperti Indonesia," ujar Dubes Malik pada perayaan hari ulang tahun Ratu Inggris di Jakarta, Senin (15/6) malam.

Dubes mengatakan, posisi Inggris sebagai negara dengan populasi menengah bergantung pada kemitraan atau kerja sama yang kuat dengan negara seperti Indonesia.

Menurut pemerintah Inggris, Indonesia merupakan salah satu negara unik dengan banyak keragaman, demokratis, penuh toleransi, memiliki penduduk mayoritas Islam, dan tentunya berpotensi mendominasi perekonomian dunia.

Oleh karena itu, pemerintah Inggris senantiasa mempererat kerja sama dengan Indonesia dalam berbagai bidang, seperti investasi, kesehatan, pendidikan, manajemen, bahkan pemecahan solusi atas permasalahan dunia.

Pada kesempatan itu, hadir pula sejumlah menteri Indonesia, seperti Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, guna menunjukkan eratnya hubungan bilateral Indonesia-Inggris.

"Perayaan Hari Ratu ini tidak hanya untuk merayakan kelahiran Ratu Inggris, tetapi juga hubungan kedua negara. Setiap tahun jumlah investasi Inggris di Indonesia meningkat," kata Menko Perekonomian Sofyan Djalil.

Sofyan mengatakan nilai investasi Inggris di Indonesia pada 2013 sekitar 3 miliar dolar AS dan meningkat pada 2014 sebesar 5,1 miliar dolar AS.

Selain para menteri dan diplomat, beberapa pekerja seni juga turut menghadiri perayaan ultah Ratu Inggris ini, seperti perancang busana muslim Indonesia, Dian Pelangi, aktor Dude Harlino dan Tantowi Yahya yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi I DPR RI.(AFP/Ant)

Editor : Eben Ezer Siadari