Ini 7 Peristiwa Penting Selama Tahun 2014

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti mengatakan ada tujuh peristiwa penting yang berpengaruh terhadap demokrasi Indonesia selama 2014.

Pertama, kata dia, terkait pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) pada 9 April lalu yang cenderung liberal melalui sistem terbuka, di mana perolehan kursi bergantung kepadatan penduduk di daerah pemilihan (dapil).

"Sekarang mayoritas (yang menjadi anggota DPR) dari dapil yang padat penduduk. Yang renggang penduduk paling hanya 30 persen di DPR," kata Ray Rangkuti di dalam diskusi dengan topik, " Presiden Baru, Politik Pecah Belah, dan Keharusan Regenerasi Elit Politik," di Kafe Deli, Jl. Sunda No 7, Jakarta Pusat, Senin (22/12).

Kedua, kata Ray, mengenai pemilu presiden, 9 Juli silam, yang menurutnya kontestasi paling ketat, keras, dan di daerah tertentu mengancam demokrasi, seperti fitnah dan black campaign.

"Sejak 2004, ini yang paling ketat, sengit, dan paling mengancam. Ada SARA, fitnah, kebohongan, merajalela, sedikit banyak, ada imbasnya sampai sekarang," jelasnya. "Efeknya, munculnya kubu yang datang di atas dasar, muncul tidak dalam semangat menguatkan demokrasi," kata dia.

Kejadian ketiga, papar Ray, mengenai drama pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung. Baginya, isu itu diwarnai dengan hadirnya 'pemain sandiwara' terbaik saat ini, awalnya mendukung pilkada langsung, lalu walk out saat pengesahan dalam sidang paripurna DPR, dan sekarang mendukung peraturan presiden pengganti undang-undang (Perppu) tentang Pilkada.

"Yang menarik lagi, ketika PKS mendukung pilkada langsung demi keutuhan KMP (Koalisi Merah Putih), bukan keutuhan bangsa. Ini memunculkan wajah asli partai-partai itu," ketusnya.

Keempat, munculnya dua poros utama di DPR, yaitu KMP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Apalagi, hal tersebut berimplikasi pada revisi Undang-undang (UU) No. 17/2014 tentang MPR/DPR/DPD/DPRD (MD3) atas tendensi kepentingan politik masing-masing kubu.

"Saya rasa (hasil revisi UU MD3) akan digugat secara formil oleh masyarakat ke MK (Mahkamah Konstitusi), karena dibahas tanpa permintaan pendapat masyarakat umum," yakin Ray.

Peristiwa politik selanjutnya adalah momentum kebangkitan elit dari daerah, sebagaimana berhasilnya mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menjadi presiden. Kata Ray, hal ini berdampak positif terhadap demokrasi di Tanah Air.

"Saya menduga, pemilu 2019, Jokowi akan mendapat tantangan berat dari kepala daerah yang bagus sekarang ini," kata dia.

Naiknya Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI, kata Ray, merupakan peristiwa politik keenam yang cukup menjadi sorotan selang 2014. Sebab, dia tak ubahnya seperti Jokowi, tokoh daerah yang kini menjadi elit dan masyarakat menerima dipimpin tokoh dari kalangan minoritas.

"Meski ada kelompok yang menentang Basuki jadi gubernur DKI, tapi mayoritas masyarakat DKI enggak bermasalah," kata dia.

Terakhir, kata Ray, adalah cara kampanye Jokowi, yang baginya merupakan sejarah baru, lantaran mampu melibatkan ratusan ribu orang yang menyumbang secara suka rela hingga menembus Rp 30 miliar.

"Ini kali pertama kita lihat ada pemimpin yang disumbang rakyatnya. Ini tanda meningkatnya kesadaran politik, civil society," katanya.

Editor : Bayu Probo