Invasi Rusia ke Ukraina Akan Mendominasi Pembicaraan Kelompok G7

TOKYO, SATUHARAPAN.COM - Jepang, ketua Kelompok Tujuh (G7) tahun ini, memperkirakan invasi Rusia ke Ukraina akan mendominasi pembicaraan di antara negara-negara ekonomi maju utama dunia, kata diplomat keuangan utamanya, Masato Kanda.

“Sanksi terhadap Rusia dan dukungan untuk Ukraina akan menjadi prioritas utama pada pertemuan para pemimpin keuangan G7 di bawah pimpinan Jepang,” kata Kanda, yang akan mengawasi pembicaraan tingkat wakil G7 tentang kebijakan ekonomi tahun ini.

Sementara Kanda menggarisbawahi pentingnya persatuan G7 dalam menghadapi Rusia, beberapa analis mengatakan mungkin ada perbedaan sanksi, terutama di antara orang Eropa yang dipaksa menghentikan pasokan energi Rusia.

Kanda, yang merupakan wakil menteri keuangan untuk urusan internasional, menyebutkan tantangan yang harus dihadapi G7 di tahun mendatang.

“Karena ekonomi global menghadapi berbagai risiko, kita harus merespons dengan cepat dan tepat terhadap risiko resesi, ketidakstabilan pasar keuangan, sanksi terhadap Rusia, masalah energi dan pangan, serta masalah utang negara-negara berpenghasilan menengah,” katanya dalam sebuah wawancara.

Kenaikan tajam suku bunga di Amerika Serikat telah membebani utang berdenominasi dolar dari negara-negara berkembang, yang telah dilemahkan oleh pandemi COVID-19, dan sekarang terhuyung-huyung akibat tingginya harga impor makanan dan energi akibat perang Ukraina.

Kanda mengatakan Jepang bekerja keras untuk membantu Sri Lanka, yang menderita krisis ekonomi terdalam dalam 70 tahun, dengan berkoordinasi dengan Paris Club negara kreditor dan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memastikan partisipasi China dan India dalam upaya untuk merestrukturisasi utangnya.

“Diinginkan untuk bekerja dengan negara-negara non Paris Club ini dengan cara yang sama dengan Kerangka Kerja Bersama,” katanya, merujuk pada mekanisme Kelompok 20 (G20) yang dirancang untuk memberikan restrukturisasi utang yang cepat dan komprehensif bagi negara-negara yang menghadapi kesulitan memenuhi kewajiban utang setelah guncangan COVID-19 ke ekonomi mereka.

“Jika ini terealisasi, akan membuka jalan untuk melakukan restrukturisasi utang bagi negara berpendapatan menengah lainnya.”

Secara terpisah, Tokyo berencana untuk mempelopori diskusi tentang peningkatan pengaturan pertukaran mata uang multilateral regional - yang disebut perjanjian Chiang-Mai Initiative Multilateralization (CMIM) - untuk mempersiapkan krisis keuangan dan bencana alam di masa depan, kata Kanda.

CMIM diluncurkan pada tahun 2000 sebagai jaringan perjanjian pertukaran bilateral setelah krisis mata uang Asia 1997-98. Ini menjadi skema multilateral yang mengikat semua negara pada tahun 2010.

Namun, masih belum dimanfaatkan, sebagian karena kurangnya likuiditas di masing-masing mata uang domestik dan biaya transaksi langsung antar mata uang regional, kata beberapa analis.

Ayunan Yang Tidak Diharapkan

Kanda menegaskan kembali tekad Jepang untuk campur tangan di pasar valuta asing untuk mengekang volatilitas yen yang berlebihan, seperti yang terjadi tahun lalu, mengintervensi untuk membeli yen untuk pertama kalinya dalam 24 tahun.

"Tidak ada perubahan pada pemikiran ini," kata Kanda, yang mengawasi intervensi tahun lalu untuk menopang yen setelah jatuh sekitar 30 persen ke level terendah 32 tahun di dekat 152 terhadap dolar.

Yen telah pulih sejak saat itu, dan sekarang diperdagangkan sekitar 130 per dolar.

Kanda menekankan bahwa pemerintah bertujuan untuk stabilitas mata uang. “Langkah tajam dan sepihak seperti yang terlihat tahun lalu tidak diinginkan dan tidak dapat ditoleransi dari sudut pandang mata pencaharian masyarakat dan aktivitas perusahaan,” katanya.

Dia mengatakan bahwa sementara kementerian keuangan mengawasi nilai tukar, Bank of Japan (BOJ) memiliki independensi dalam mengarahkan kebijakan moneter dan fokus untuk mencapai stabilitas harga.

“Secara umum, BOJ menargetkan stabilitas harga, sementara kami menargetkan stabilitas mata uang,” katanya.

Beberapa analis telah mengkritik kebijakan moneter BOJ yang sangat longgar, mengatakan bahwa hal itu memicu penurunan yen yang tidak diinginkan tahun lalu yang meningkatkan biaya impor bahan baku. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti