Investasi Infrastruktur dan Perpajakan Jadi Prioritas Global

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pentingnya kawasan Asia Pasifif mengambil peran yang lebih besar dalam implementasi program-program pembangunan berkelanjutan.

Menteri Keuangan mengatakan dua area penting yang menjadi prioritas global saat ini, yaitu investasi infrastruktur dan kerja sama perpajakan.

"Menteri Keuangan menyampaikan dua area penting yang menjadi prioritas global saat ini, yaitu investasi infrastruktur dan kerja sama perpajakan," kata Suahasil di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, hari Jumat (22/4).

Hal tersebut, dikatakan Ketua Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Suahasil Nazara dalam diskusi wartawan saat Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjadi pembicara kunci di High Level UN-ESCAP pada pertemuan musim semi Bank Dunia-Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington DC, AS, 12-18 April lalu.

Untuk kedua agenda tersebut, Menkeu menyampaikan bahwa seluruh negara berkembang, khususnya di Asia dan Pasifik harus siap dalam upaya meningkatkan kapasitas penerimaan negara dan mendukung pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Selain itu, kata Suahasil, Menteri Keuangan selaku Ketua Development Committee juga diundang memberikan sambutan kunci dalam pembukaan persidangan UN-ECOSOC di New York, AS pada 18 April 2016 bersama Sekjen PBB, Presiden Bank Dunia, dan Direktur Pelaksana IMF.

"Persidangan ECOSOC ini dilaksanakan dalam rangka pembahasan Adis Ababa Action Agenda (AAAA), khususnya di bidang pendanaan pembangunan berkelanjutan," tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, Menteri Keuangan menyampaikan dukungan Bank Dunia untuk membantu pendanaan implementasi AAAA, termasuk menyediakan alokasi pembangunan yang mendukung berbagai sektor seperti pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, kesehatan, pendidikan, dan pembiayaan perubahan iklim.

Suahasil juga menambahkan bahwa kehadiran Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada pertemuan musim semi kali ini menjadi sangat penting dalam kapasitas sebagai Ketua Development Committee (DC) sekaligus sebagai bagian dari persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Sidang Tahunan IMF-WB (Annual Meeting) di Bali pada 2018.

"Ini merupakan pertama kali dalam sejarah posisi Ketua DC dijabat oleh warga negara Indonesia. Posisi tersebut berdasarkan kapasitas indivudial yang dipilih sangat selektid dari banyak kandidat negara-negara anggota," ujarnya.

Ia mengatakan masa jabatan posisi Ketua DC tersebut paling sedikit dua tahun dengan kemungkinan diperpanjang menjadi tiga tahun berdasarkan persetujuan Dewan Gubernur dari negara-negara anggota. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja