IPA Sumatera Utara Menolak Agenda Global

MEDAN, SATUHARAPAN.COM - Organisasi massa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia (ARI, atau Indonesian Peoples Alliance, IPA) menolak Indonesia menjadi tuan rumah forum pertemuan dunia pada tahun 2013. Seperti disampaikan Koordinator IPA Sumatera Utara, Ranto Sibarani.

Forum pertemuan dunia seperti Rapat Tingkat Tinggi PBB tentang Pencapaian Pembangunan Paska 2015 di bulan Maret, Pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC pada 1-8 Oktober,  dan Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia WTO pada 3-6 Desember 2013, tidak akan dapat memberikan jalan keluar yang dapat menstabilkan dunia dan rakyat dari krisis multi dimensi.

Sejak forum pertemuan dunia ini dibentuk senantiasa merekomendasikan jalan keluar yang sama berulang-ulang kali yang membawa dunia ke dalam jurang krisis berkepanjangan melalui kebijakan-kebijakan liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi, yang menghasilkan dampak buruk yang lebih besar terhadap rakyat dan bumi. Karena forum pertemuan dunia ini justru diselenggarakan di tengah-tengah berlangsungnya krisis ekonomi, keuangan, iklim, energi, pangan, dan politik di tingkat global.

Di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia dibawa untuk memposisikan dirinya sendiri sebagai pemain kunci dunia sejak menjadi anggota dari negara G-20.

Dikatakannya pertumbuhan ekonomi Indoneisa pada tahun 2013 sebesar 6,4 persen yang diasumsikan dengan peningkatan kelas menengah. Indonesia dikondisikan sebagai contoh negeri yang baik bagi monopoli kekuatan kapitalisme dunia, terbalik dengan realitas sehari-hari kehidupan rakyat Indonesia yang mengalami serangan-serangan serius program ekonomi yang disponsori investasi asing.

Di tingkat kawasan, melalui ASEAN dan ASEAN+3, liberalisasi dan perdagangan senantiasa difasilitasi dengan Cetak Biru Komunitas ASEAN yang mempromosikan integrasi ekonomi untuk memfasilitasi lebih lanjut laju investasi asing kawasan Asia Tenggara bahkan kawasan Asia Pacifik.

 Indonesia digadang-gadang sebagai negeri ramah investasi asing dengan menggusur dan pemindahan secara paksa rakyat Indonesia melalui penghancuran industri lokal dan pertanian, serta mendorong perampasan tanah dan sumber daya alam, pelenturan aturan perburuhan dan migrasi paksa.

Karena itu, IPA Sumatera Utara dengan tegas menyampaikan sikap menolak kehadiran APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara karena tidak memberikan kontribusi yang jelas terhadap kepentingan rakyat.

IPA Sumatera Utara juga mendesak Kapolda Sumatera Utara membebaskan tanpa syarat 35 orang mahasiswa yang masih  ditahan karena demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). IPA Sumatera Utara menilai kenaikan harga BBM bukanlah kepentingan rakyat Indonesia melainkan kepentingan ekonomi negara-negara maju yang mau bersaing menjual bahan bakarnya di Indonesia.

ARI atau IPA merupakan wadah yang dibentuk dalam rangka merespon agenda global 2013 di Indonesia. Pertemuan awal diselenggarakan pada 20-21 Januari 2013 di Wisma YTKI Jakarta,  dengan diikuti perwakilan pelbagai macam organisasi akar rumput yang mengemukakan pandangannya tentang agenda global 2013 di Indonesia dan menyatakan sikapnya untuk memastikan aspirasi rakyat terdengar di tengah agenda internasional tersebut.

Di Sumatera Utara, aliansi ini dideklarasikan di Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Sumatera Utara (LPPM USU) pada hari Rabu (3/7), dan deklarasi ini dihadiri 18 organisasi, dan koordinator IPA Sumut terpilih adalah Ranto Sibarani. Deklarasi ini juga dihadiri Rudi HB Daman sebagai perwakilan dari IPA nasional.

Tujuan dari IPA adalah mempromosikan kedaulatan rakyat, menolak liberalisasi perdagangan, menolak Organisasi Perdagangan Dunia WTO dan segala perjanjian dengan WTO, menuntut perdagangan yang mengabdi kepada rakyat, dan kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan antar negara.

Organisasi yang menghadiri Deklarasi IPA Sumut antara lain:
 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara, Pusaka Indonesia, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Medan, Kontras Sumatera Utara, Aliansi Gerakan Reformasi Agraria (AGRA), Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Sumatera Utara (LPPM USU), REPALA INDONESIA, Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) Sumatera Utara, Lembaga Studi dan Advokasi Kebijakan (ELSAKA), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS),

Koalisi Transparansi Untuk Korban Bencana (KOTIB), Bitra Indonesia, PKPA, Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Utara, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU), Kelompok Diskusi dan Aksi Sosial (KDAS), Komite Aksi Korban Pelanggaran HAM Tragedi 1965 (KKP-HAM '65), dan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (PEMMA USU).

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja