Irak: Demonstran dan Aparat Bentrok Kembali

BAGHDAD, SATUHARAPAN.COM-Setidaknya 13 orang tewas dalam bentrok antara pengunjuk rasa anti pemerintah dan pasukan keamanan di Irk hari Selasa (5/11). Tiga pengunjuk rasa tewas dalam bentrokan di Irak selatan, kata para pejabat. Insiden terjadi ketika pasukan keamanan berusaha membuka kembali pelabuhan utama negara itu, yang telah diblokir oleh para demonstran selama tiga hari.

Para pejabat keamanan dan medis mengatakan seorang pengunjuk rasa tewas dan delapan lainnya terluka di Umm Qasr, terminal minyak utama di Teluk Persia, menurut kantorberit AP. Sedangkan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Irak mengatakan dua orang tewas dan 23 lainnya cedera dalam bentrokan di kota selatan Nasiriyah. Para pejabat mengatakan pasukan keamanan di Umm Qasr menembakkan amunisi langsung dan gas air mata, dan bahwa pengunjuk rasa telah menyita kendaraan lapis baja.

Demonstrasi itu telah berlangsung sejak awal Oktober yang dipicu oleh masalah ekonomi, pengangguran dan layanan publik yang buruk. Perdana Menteri Irak, Adel Abdul Mahdi, menyatakan dukungannya atas tuntutan itu, namun menolak untuk mundur.

Dia meminta untuk membuka kembali jalan-jalan sehingga kehidupan dapat kembali normal, dan disebutkan bahwa gangguan yang disebabkan oleh protes tersebut merugikan negara miliaran dolar.

Dalam sebuah pidato di televisi, hari Selasa, dia juga memperingatkan bahwa situasi seluruh negeri bisa menjadi tidak diketahui. Sebaliknya dia mengalihkan alasan bahwa protes rakyat kali ini adalah akibat akumulasi kesalahan negara sejak 2003. Ini menunjuk tahun terjadinya perang Teluk oleh pasukan koalisi yang menggulingkan Presiden Sadam Husein.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Abdul Mahdi mengatakan bahwa protes yang meletus pada awal Oktober adalah benar dan di arah yang benar, menambahkan bahwa protes ini menunjuk pada akumulasi kesalahan yang dibuat sejak 2003.

Dia mengatakan bahwa "banyak kesalahan ekonomi dan sosial belum ditangani dengan benar dan radikal," katanya seperti dikutip Reuters. "Ada tuntutan sah untuk pengunduran diri pemerintah," kata Abdul Mahdi. Namun dia memperingatkan bahwa situasi di seluruh negeri bisa menuju "ke arah yang tidak diketahui."

Abdul Mahdi mengatakan perlunya amandemen konstitusi untuk perubahan sistem. Dia mengatakan bersedia mundur jika politisi menyetujui pergantian dan sejumlah reformasi. Tetapi pengunjuk rasa mengatakan bahwa hal itu tidak cukup, pemrotes tetap menuntut seluruh politisi sekarang harus hengkang.

Lebih dari 260 warga Irak tewas dalam demonstrasi sejak awal Oktober melawan pemerintah yang mereka pandang korup dan terikat pada kepentingan asing, terutama Iran.

Editor : Sabar Subekti